Denpasar, Balijani.id | Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Langkah ini ditempuh melalui penguatan investasi berkualitas, transformasi ekonomi, serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan Giri Prasta saat menghadiri Rapat Konsultasi bersama Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, anggota DPD RI, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di The Meru Sanur, Kamis (2/7).
Dalam forum strategis tersebut, Giri Prasta menjelaskan bahwa transformasi struktur ekonomi Bali saat ini bertumpu pada pendekatan Ekonomi Kerthi Bali. Kebijakan ini diperkuat melalui pengembangan ekosistem investasi satu pintu, akselerasi digital, kolaborasi lintas institusi vertikal, serta pemetaan peluang investasi prioritas yang disesuaikan dengan karakteristik unik Pulau Dewata.
Menurutnya, investasi di Bali tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Investasi harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama pengembangan investasi Bali diarahkan pada sektor-sektor strategis, seperti:
-
Pertanian organik
-
Energi bersih
-
Industri berbasis budaya
-
Ekonomi kreatif dan digital
-
Pariwisata budaya serta wellness tourism
“Seluruh sektor ini harus saling bersinergi untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh, unggul, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Giri Prasta.
Sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Energi Bersih
Pada sektor pariwisata, Pemprov Bali terus memperkuat kualitas dan daya saing pariwisata berbasis budaya yang bermartabat. Upaya ini dilakukan lewat peningkatan kualitas destinasi, perluasan promosi di tingkat nasional maupun internasional, serta penguatan citra Bali sebagai destinasi unggulan dunia.
Sementara di sektor ekonomi kreatif dan digital, pemerintah fokus membangun ekosistem yang memicu inovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas akses pasar. Sektor ini diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang menopang masa depan Bali.
Di bidang energi, Giri Prasta menegaskan komitmen menuju Bali Mandiri Energi berbasis energi bersih. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menekan polusi, dan mempercepat pencapaian Net Zero Emission (NZE), salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan PLTS Atap.
Untuk mendukung seluruh agenda tersebut, konektivitas ekonomi terus diperkuat melalui infrastruktur transportasi ramah lingkungan. Langkah nyata yang diambil meliputi pembangunan jalan baru dan underpass, pengembangan pelabuhan di wilayah Bali Timur, Utara, Barat, dan Selatan, serta integrasi moda transportasi darat, laut, dan udara dengan transportasi publik modern.
DPD RI: Daerah Sebagai Subjek Utama Pembangunan
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menekankan pentingnya menempatkan daerah sebagai subjek utama pembangunan nasional, bukan sekadar lokasi pelaksanaan program.
“Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan membangun sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata di daerah,” tegas GKR Hemas.
Ia menambahkan bahwa indikator keberhasilan investasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai realisasi atau jumlah proyek, melainkan dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal, memperkuat pelaku usaha daerah, dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
Melalui forum konsultasi ini, DPD RI berharap dapat merumuskan langkah konkret untuk menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Bali.
[ Editor: Sarjana ]
