Jakarta, Balijani.id | Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menyatakan bahwa parlemen memberikan apresiasi tinggi atas kesiapan PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga ketahanan pasokan energi nasional menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha. Namun di sisi lain, Hanif menegaskan masih terdapat draf persoalan serius terkait tata kelola subsidi energi, khususnya pada rantai distribusi biosolar dan LPG 3 kilogram.
“Secara umum, Komisi XI mengapresiasi kesiapan PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga pasokan energi menjelang Idul Adha. Namun, kami juga menekankan bahwa tantangan hari ini bukan semata-mata pada pasokan atau ketersediaan stok saja, melainkan pada tata kelola dari subsidi energi itu sendiri,” ungkap Hanif kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Sebelumnya, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Fuel Terminal Boyolali, Jawa Tengah, milik PT Pertamina Patra Niaga pada Jumat (22/5/2026) lalu, politisi PKB ini menggarisbawahi bahwa tantangan utama distribusi energi nasional saat ini adalah memastikan subsidi energi tepat sasaran dan bebas dari celah kebocoran fiskal. Kunjungan tersebut ditujukan untuk mengawasi implementasi penugasan Public Service Obligation (PSO) yang dijalankan oleh korporasi pelat merah tersebut.
Hanif mengungkapkan, draf data yang dipaparkan menunjukkan realisasi distribusi biosolar dan LPG 3 kilogram di lapangan telah melampaui kuota tahun berjalan (year to date). Menurutnya, kondisi over-kuota ini menjadi indikasi kuat masih adanya kebocoran dan penyaluran subsidi yang salah sasaran.
“Data menunjukkan distribusi biosolar sudah mencapai 100,1 persen dari kuota year to date. Sementara itu, LPG 3 kilogram justru melonjak drastis hingga menyentuh angka 109,18 persen. Ini adalah alarm keras bahwa kebocoran dan penyaluran subsidi yang salah sasaran masih menjadi persoalan yang sangat serius di lapangan,” jelasnya merinci.
Ia juga mencatat bahwa PT Pertamina Patra Niaga sebenarnya telah menerapkan sistem digitalisasi pengawasan distribusi energi, termasuk penggunaan skema QR Code dan integrasi data digital. Meski demikian, Hanif menilai langkah teknologi tersebut belum sepenuhnya andal dalam menutup potensi pelanggaran distribusi di tingkat agen atau pengecer.
“Pihak Pertamina sendiri mengakui masih tingginya angka pelanggaran penyaluran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini berarti yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar instrumen digitalnya, melainkan efektivitas pengendalian riil yang benar-benar bisa menutup ruang kecurangan (fraud) dan menjamin subsidi sampai ke masyarakat miskin,” tegas Hanif.
Dalam kesempatan itu, Hanif juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) selaku pemegang saham strategis untuk aktif mendorong penguatan draf tata kelola perusahaan (good corporate governance) di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga dan Pertamina Group secara menyeluruh.
Menurutnya, penguatan tata kelola dan efisiensi di tubuh Pertamina Group mutlak dilakukan agar draf keuangan anggaran negara yang dialokasikan melalui skema subsidi energi tidak terbuang sia-sia.
“Kami mendesak adanya efisiensi total sekaligus transformasi tata kelola dari PT Pertamina Group. Ke depan, uang negara yang dikucurkan melalui skema subsidi ini harus benar-benar tepat sasaran dan dinikmati oleh pihak-pihak yang semestinya menerima,” pungkasnya memungkasi.
[ Editor : Sarjana ]
