Bali, Balijani.id| Gubernur Bali Wayan Koster menunjukkan sikap tegas saat menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Kamis (12/2). Di hadapan para wakil rakyat dan perwakilan kementerian teknis, ia secara terbuka menegaskan posisi Bali sebagai tulang punggung devisa pariwisata nasional yang layak memperoleh perhatian lebih serius dari pemerintah pusat.
Bali saat ini menyumbang lebih dari separuh devisa pariwisata Indonesia. Kontribusi tersebut tidak berdiri di ruang kosong, melainkan ditopang oleh stabilitas daerah, kekuatan budaya, serta kerja keras menjaga citra Bali sebagai etalase Indonesia di mata dunia. Karena itu, menurut Koster, dukungan pusat terhadap pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan dasar di Bali harus sebanding dengan peran strategisnya bagi perekonomian nasional.
Dalam paparannya, Koster menyampaikan bahwa indikator makro Bali telah melampaui capaian sebelum pandemi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 mencapai 79,37 atau peringkat kelima nasional. Pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,82 persen, melampaui rata-rata nasional 5,11 persen. Tingkat kemiskinan tercatat 3,42 persen, terendah di Indonesia, dengan tingkat pengangguran terbuka hanya 1,45 persen.
Meski demikian, ia menekankan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pusat abai terhadap tekanan yang dihadapi Bali. Pertumbuhan pariwisata membawa konsekuensi serius, mulai dari alih fungsi lahan pertanian, persoalan sampah, keterbatasan air bersih, kemacetan, hingga ketimpangan pembangunan antara wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita. Jika tidak ditangani secara komprehensif, tekanan tersebut bukan hanya berdampak pada Bali, tetapi juga pada citra Indonesia secara keseluruhan.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan sejumlah proyek strategis sebagai solusi konkret. Di antaranya pembangunan jalan konektivitas antarkabupaten, underpass dan jembatan di titik kemacetan, sistem penyediaan air baku, pusat olahraga provinsi, serta pengembangan pelabuhan logistik di Celukan Bawang, Padangbai, dan Gunaksa. Seluruh usulan tersebut diarahkan untuk memperkuat fondasi infrastruktur tanpa mengorbankan karakter budaya dan kelestarian lingkungan Bali.
Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali tidak bisa diperlakukan secara biasa. Bali memiliki kekhasan budaya dan struktur sosial yang menuntut pendekatan berbeda. Pembangunan harus berjalan selaras dengan prinsip keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan agar pertumbuhan ekonomi tidak justru menggerus identitas daerah.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam kesempatan itu mengakui bahwa Bali memang memiliki karakter pembangunan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan komprehensif. Ia menilai kontribusi besar Bali terhadap negara sudah sepatutnya diimbangi dengan dukungan nyata dari pemerintah pusat.
Pertemuan tersebut juga diisi paparan dari Kementerian Pekerjaan Umum mengenai penanganan jalan nasional, pengendalian banjir, pengamanan pantai, serta peningkatan kualitas jalan tol di Bali. BMKG memaparkan kebutuhan alat operasional utama, sementara BASARNAS menyampaikan strategi kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan menghadapi potensi bencana.
Di akhir agenda, Koster menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan Bali di tingkat nasional. Baginya, Bali yang telah memberi banyak kepada Indonesia tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri menghadapi beban pertumbuhan. Negara harus hadir lebih kuat untuk memastikan Bali tetap lestari, tertata, dan menyejahterakan masyarakatnya.
[ Editor : Sarjana ]
