Jakarta, Balijani.id| Anggota DPR RI Dapil Bali, I Nyoman Parta, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti persoalan sampah di Bali. Ia menyebut teguran tersebut perlu dijadikan momentum perbaikan, namun harus diikuti dukungan nyata dari pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah daerah.
Nyoman Parta menjelaskan, sumber persoalan sampah tidak berada di kawasan pantai. Pantai menjadi kotor karena sampah kiriman dan aliran dari sungai. Kondisi sungai dipengaruhi saluran air dan kebiasaan pembuangan sampah di tingkat rumah tangga dan pasar.
Ia menilai penanganan sampah harus dilihat dari hulu ke hilir. Perbaikan dimulai dari pola pengelolaan di sumber, sistem pengangkutan, hingga pengolahan akhir. Karena itu, pendekatan yang dibutuhkan tidak hanya penertiban di lokasi wisata.
Menurut Nyoman Parta, sentilan Presiden sebaiknya dipahami sebagai peringatan bersama. Ia mengatakan Bali sebenarnya sudah dan terus memperkuat manajemen pengelolaan sampah. Namun upaya tersebut perlu diperkuat dengan dukungan lintas sektor.
Ia juga meminta pemerintah pusat tidak berhenti pada teguran. Dukungan anggaran dan teknologi dinilai penting untuk mempercepat penanganan.
“Kalau sudah marah, jangan berhenti di situ. Bali butuh dukungan nyata dari Pemerintah Pusat berupa pembangunan infrastruktur, mesin/peralatan pengolahan sampah modern yang ramah lingkungan, bukan sekadar teguran lisan,” ujarnya.
Nyoman Parta menegaskan persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengingatkan setiap pihak yang menghasilkan sampah wajib terlibat dalam pengelolaan.
“Sampah itu PR kolektif, pusat jangan cuma tegur,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat menjadikan perhatian pemerintah pusat sebagai dorongan untuk memperbaiki kebiasaan pengelolaan sampah. Menurutnya, perubahan perilaku dan dukungan fasilitas harus berjalan bersamaan agar hasilnya terlihat.
[ Editor : Sarjana ]
