DENPASAR, Balijani.id | Gubernur Bali, Wayan Koster, mengajak para pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) untuk berkolaborasi menyusun konsep hunian masa depan yang lebih hemat lahan. Langkah strategis ini dinilai krusial guna mengantisipasi ketersediaan lahan di Pulau Dewata yang kian menyusut seiring pertumbuhan penduduk.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Koster saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Quest San Hotel Denpasar, Rabu (8/7/2026).
Tantangan Keterbatasan Lahan di Pulau Dewata
Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengingatkan bahwa luas wilayah Bali sangat terbatas, yakni hanya sekitar 5.590 kilometer persegi. Meski tingkat kepadatan penduduk secara umum masih terkendali, wilayah perkotaan seperti Kota Denpasar sudah menghadapi tekanan yang tinggi.
“Kita harus punya desain perumahan dengan pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Jangan sampai satu rumah dirancang dengan kebutuhan lahan yang luas, lama-lama lahan akan habis hanya untuk rumah,” ujar Wayan Koster.
Gubernur Bali dua periode ini menegaskan bahwa konsep hunian efisien sangat sejalan dengan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Praktik Nominee. Dengan regulasi ini, kawasan permukiman baru hanya boleh dikembangkan di atas lahan yang tidak produktif.
Merespons aspirasi REI mengenai batas minimum pengembangan rumah yang saat ini dipatok seluas 100 meter persegi, Gubernur Koster berjanji akan mengoordinasikannya dengan para bupati agar aturannya bisa lebih fleksibel.
“Tak bisa lagi satu rumah itu 5 are, 10 are. Sudah harus merancang konsep rumah masa depan yang efisien dan efektif. Seperti rumah-rumah di Jepang itu, kamarnya kecil-kecil sehingga lebih hemat lahan, khususnya di Kota Denpasar,” tambahnya.
Komitmen REI dan Potensi Investasi Properti Bali
Ketua DPD REI Bali, Anak Agung Darma Setiawan, menyatakan bahwa Rakerda ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi organisasi agar tetap adaptif dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, terutama dalam mendukung program tiga juta hunian dari pemerintah.
Apresiasi tinggi juga datang dari Ketua DPP REI, Joko Suranto. Ia memuji sikap profesional dan rasional Gubernur Koster dalam melihat peluang serta tantangan industri properti di Bali. Terlebih, nilai investasi properti di Bali saat ini sangat fantastis, yakni mencapai Rp12,1 triliun. Menurut Joko Suranto, besarnya investasi ini memerlukan perhatian pemerintah, terutama terkait penetapan zonasi yang jelas.
Ketua Panitia Rakerda, Anak Agung Ngurah Ananta Wijaya, menambahkan bahwa kegiatan yang diikuti oleh 61 peserta ini bertujuan untuk menyatukan langkah para pengembang dalam menghadapi tantangan sektor properti sekaligus merumuskan program kerja strategis ke depan.
[ Editor : Sarjana ]
