Oleh : Dr Hendrawan Saragi
Peneliti Ekonomi dan Pembangunan Wilayah
Jakarta, Balijani.id| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini (April 2026) memang mengajukan usulan agar masa jabatan Ketua Umum Partai Politik (Parpol) dibatasi maksimal dua periode. Langkah ini merupakan bagian dari 16 poin rekomendasi dalam Ikhtisar Laporan Tahunan Direktorat Monitoring KPK 2025. Dengan batasan 2 periode akan memaksa terjadinya sirkulasi elit. Tanpa batasan, petahana dapat membangun hambatan masuk bagi kandidat lain yang mungkin lebih kompeten, sehingga menghambat ide inovatif di dalam internal partai.
Dia mungkin lebih fokus pada taktik jangka panjang untuk mempertahankan kursi kekuasaannya daripada mengeksekusi visi partai yang efektif. Selain itu ketua umum yang menjabat terlalu lama memiliki waktu lebih banyak untuk membangun jaringan patronase dan mencari keuntungan pribadi dari posisinya. Batasan periode dipandang sebagai mekanisme untuk membatasi kemampuan individu dalam melakukan akumulasi kekuasaan yang bisa disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi pribadi atau kelompoknya.
Insentif dalam Ekonomi Politik
Namun usulan ini merupakan solusi yang dapat dipertimbangkan lagi meskipun niatnya mungkin baik yaitu mencegah kekuasaan permanen atau oligarki dalam partai. Gagasan mengenai pembatasan masa jabatan adalah salah satu contoh klasik solusi populis yang gagal memahami struktur insentif dalam ekonomi politik. Pertama, masalahnya bukan orangnya melainkan institusi kekuasaan itu sendiri. Kita sering terjebak dalam desas-desus moralistik bahwa masalah negara terletak pada orang-orang lama yang korup.
Masalah fundamentalnya bukanlah siapa yang memegang kemudi, melainkan besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh kemudi itu sendiri. Ketika sebuah institusi partai politik memiliki kewenangan yang terlalu luas dan intervensionis, ia menciptakan medan magnet bagi rente ekonomi. Semakin besar kekuasaan yang bisa direbut melalui partai (subsidi, regulasi, pajak, monopoli), semakin besar insentif untuk menguasai partai secara permanen.
Siapa pun yang menjabat baik politisi veteran maupun wajah baru yang segar akan tunduk pada struktur insentif yang sama. Tanpa memangkas cakupan kekuasaan pemerintah, kita hanya mengganti aktor dalam drama yang skenarionya tetap sama.
Kedua, akan timbul deep state. Membatasi masa jabatan ketua parpol terpilih justru merupakan kado terindah bagi para politisi gaek. Politisi baru yang datang dengan idealisme tinggi biasanya buta akan labirin regulasi dan prosedur teknis. Akibatnya, kekuasaan de facto berpindah kembali ke tangan birokrasi senior yang memiliki pengetahuan institusional yang jauh lebih panjang daripada masa jabatan politisi. Mereka akan dengan mudah menyetir para pemula ini untuk mengikuti agenda mereka, memperkuat apa yang sering disebut sebagai deep state.
Ketiga, semua organisasi bentuk apa pun bahkan yang paling demokratis atau egaliter sekalipun pada akhirnya akan berkembang menjadi sebuah oligarki yaitu pemerintahan oleh segelintir elit (Robert Michels, 1911). Organisasi membutuhkan ketua umum partai , ketua umum partai akan selalu mengonsolidasikan kekuasaan, dan konsolidasi kekuasaan secara otomatis menciptakan oligarki. Partai yang mengusung tema anti elit sering kali berakhir dengan struktur internal yang sangat dikendalikan oleh segelintir tokoh sentral atau pendana. Elite lama diganti elite baru yang lebih haus kekuasaan atau lebih terikat pada kepentingan khusus.
Kesimpulan
Membatasi masa jabatan ketua umum partai demi mencegah kediktatoran adalah solusi yang simplistik. Pada periode kedua, seorang ketua umum yang kehilangan prospek elektoral cenderung tak lagi merasa perlu setia pada konstituen dan lebih berisiko mengejar kebijakan opurtunis sebelum masa tugasnya usai. Seharusnya, biarkan pasar politik internal yang bekerja.
Jika seorang pemimpin terbukti kompeten, aturan administratif tidak boleh mengebiri hak anggota untuk memilihnya kembali. Lebih baik memiliki kepemimpinan yang mapan namun akuntabel, daripada suksesi pemimpin boneka yang berganti wajah sementara kendali bayangan tetap absolut. Melaksakan kebijakan seragam untuk setiap partai hanya akan mengabaikan keragaman kebutuhan dan efisiensi unik setiap organisasi partai
[ Editor : Sarjana ]
