Buleleng, Balijani.id| Pola lama kembali dimainkan. Ketika sebuah proyek strategis mulai bergerak dan mendekati tahap operasional, narasi yang dibangun bukan lagi soal substansi pembangunan, melainkan tudingan bahwa proyek hanya menguntungkan kelompok tertentu. Itu pula yang kini diarahkan ke pembangunan Turyapada Tower di Buleleng.
Padahal jika membaca utuh arah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, proyek Turyapada justru sedang didorong menjadi pusat pertumbuhan baru Bali Utara yang selama bertahun-tahun tertinggal dibanding Bali Selatan.
Narasi yang menyebut masyarakat belum merasakan manfaat proyek sengaja mengabaikan fakta bahwa pembangunan kawasan itu bahkan belum sepenuhnya beroperasi.
Gondola baru akan dipasang akhir Juni 2026 setelah fasilitas dari China tiba. Penataan kawasan tahap kedua pun masih berlangsung. Tetapi opini sudah diarahkan seolah kegagalan telah terjadi sebelum proyek selesai.
Ini pola klasik penggiringan persepsi
Yang luput disebut, Koster justru datang langsung menemui masyarakat Pegayaman untuk memastikan pembebasan lahan dilakukan melalui appraisal independen, bukan penentuan sepihak pemerintah. Lebar akses disepakati bersama warga. Pembayaran dilakukan langsung kepada pemilik lahan. Bahkan warga sekitar disiapkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kawasan melalui UMKM, koperasi, hingga pelatihan tenaga kerja.
Jika proyek ini hanya untuk elite, untuk apa pemerintah berbicara soal revitalisasi rumah warga, pelatihan anak-anak lulusan SMA dan SMK lokal, sampai penataan usaha masyarakat sekitar?
Tudingan bahwa proyek lebih menguntungkan kelompok tertentu juga terdengar janggal karena tidak disertai satu pun data konkret. Siapa kelompok yang dimaksud? Di mana bukti aliran keuntungan? Apa dasar menyebut proyek ini eksklusif? Semua hanya berhenti pada kalimat dugaan dan sorotan, tanpa keberanian membuka fakta.
Padahal proyek strategis pemerintah memang memiliki tahapan. Infrastruktur dibangun lebih dulu, konektivitas disiapkan, baru dampak ekonomi bergerak. Tidak ada kawasan wisata di dunia yang manfaat ekonominya muncul bahkan sebelum proyek selesai dibangun.
Ironisnya, ketika Bali Utara mulai mendapatkan proyek besar yang berpotensi menggerakkan ekonomi kawasan, justru muncul narasi yang mencoba menanamkan ketidakpercayaan publik sejak awal. Seolah Bali Utara lebih baik tetap tertinggal daripada bergerak maju dengan proyek berskala besar.
Publik tentu berhak mengawasi penggunaan anggaran dan proses pembangunan. Transparansi memang penting. Tetapi kritik tanpa data yang hanya menumpuk kecurigaan juga bukan kontrol yang sehat. Itu lebih dekat pada pembentukan opini sesat.
Koster tampaknya memahami satu hal penting: Bali tidak bisa terus bertumpu pada Bali Selatan. Karena itu Turyapada dipersiapkan bukan sekadar menara pemancar atau wahana gondola, tetapi simbol pemerataan pembangunan ke wilayah utara.
Dan justru di titik itulah serangan mulai datang. Sebab setiap proyek besar yang mengubah peta ekonomi selalu menghadirkan dua hal sekaligus, harapan masyarakat dan ketakutan pihak-pihak yang terganggu oleh perubahan.
[ Editor : Sarjana ]
