JAKARTA, Balijani.id | Nahdlatul Ulama (NU) dinilai perlu menjadikan momentum pasca-Muktamar sebagai titik balik untuk memperkuat agenda modernisasi pesantren dan pemberdayaan masyarakat nahdliyin. Reorientasi ini penting agar kekuatan sosial NU tidak berhenti sebagai modal politik elektoral, melainkan berkembang menjadi kekuatan intelektual, ekonomi, dan teknologi bagi pembangunan bangsa.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., dalam catatan reflektifnya mengenai arah ekonomi politik NU dan masa depan pesantren.
Transformasi Pesantren: Antara Kemajuan dan Ketimpangan
Menurut Didik, pesantren memiliki posisi strategis dalam perjalanan transformasi sosial Indonesia. Gagasan modernisasi pesantren sebenarnya telah dirintis sejak empat hingga lima dekade lalu oleh tokoh-tokoh seperti Dawam Rahardjo (LP3ES) dan Gus Dur dengan prinsip dasar: kemajuan pesantren adalah kunci kemajuan Indonesia.
Saat ini, perkembangan pesantren telah menunjukkan lonjakan yang signifikan. Pesantren tidak lagi identik dengan ketertinggalan, melainkan menjadi mesin mobilitas sosial vertikal yang melahirkan kelas menengah baru, intelektual, hingga para guru besar.
Meski demikian, Didik mengingatkan bahwa kemajuan tersebut belum sepenuhnya merata. Masih ada kelompok masyarakat pesantren yang menghadapi ketimpangan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, agenda modernisasi tetap relevan, namun harus bergeser dari sekadar lembaga pendidikan menjadi pusat penggerak perubahan masyarakat (community development).
Menghentikan Politik Praktis Jangka Pendek
Didik secara tegas mengingatkan agar massa NU tidak terus-menerus diposisikan sebagai objek politik praktis yang hanya diburu suaranya saat kontestasi pemilu.
“Tidak bisa lagi massa NU diposisikan sebagai objek politik praktis untuk mengais suara dan mendukung elite-elitenya yang bergantung pada kekuasaan,” tegas Didik.
Terkait hubungan NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ia mengimbau agar kedua institusi ini menyatu secara solid demi kepentingan masyarakat luas, bukan demi kepentingan politik praktis jangka pendek segelintir elite. Jaringan sosial NU yang masif seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, SDM, dan kewirausahaan di tingkat akar rumput.
Fase Baru Modernisasi Pesantren
Memasuki fase baru, Didik mendorong pesantren untuk “naik kelas”. Selain menjadi benteng keagamaan, pesantren diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal, pengembangan teknologi, dan ketahanan pangan.
Transformasi ini perlu didukung dengan perluasan kurikulum pendidikan:
-
Penguatan Keagamaan: Pengajaran fikih, Al-Qur’an, dan hadis tetap menjadi fondasi utama.
-
Integrasi Sains dan Teknologi: Pengayaan wawasan melalui pemahaman ayat-ayat kauniah (tanda-tanda kebesaran Allah di alam dan kehidupan) agar santri siap menjawab tantangan zaman.
Menjadi Pelaku Utama Pembangunan
Merumuskan agenda besar NU ke depan, Didik menekankan pentingnya mengubah posisi pesantren dari sekadar penerima manfaat menjadi pelaku utama pembangunan nasional. Kekuatan politik dan sosial NU mestinya dikonsolidasikan untuk mempercepat transformasi tersebut.
Tantangan terbesar NU pasca-Muktamar adalah memilih fokus energi organisasinya: apakah akan terserap dalam dinamika politik kekuasaan, atau dikonsolidasikan untuk memperkuat basis sosialnya. Menurut Didik, menjadikan pesantren sebagai pusat pendidikan, ekonomi, dan teknologi adalah strategi jangka panjang yang nyata untuk masa depan Indonesia.
Kredit Editorial
- Editor: Nyoman Sarjana
