DENPASAR, Balijani.id | Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh jajaran perangkat daerah bekerja maksimal dan melahirkan berbagai inovasi guna menggenjot realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Selasa (18/8/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Koster menekankan bahwa keberhasilan berbagai program pembangunan daerah sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai.
“Kita memiliki banyak program pembangunan, tetapi semua itu tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan anggaran,” ujar Koster mengingatkan pentingnya kesamaan persepsi di antara jajaran Pemprov Bali.
Ia pun memotivasi para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk keluar dari rutinitas dan bekerja di atas rata-rata.
“Jangan kerja biasa-biasa saja, sekadar datang jam delapan lalu pulang jam empat. Bekerjalah maksimal dan berlombalah memberikan yang terbaik agar bisa meninggalkan legacy yang membanggakan, tidak hanya bagi OPD, tetapi juga bagi Pemprov Bali,” tegasnya.
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada awal April 2026 lalu, yang telah menyepakati kenaikan target pendapatan sebesar 10 persen bagi setiap OPD penghasil.
Capaian PAD dan Strategi Optimalisasi
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Dewa Tagel Wirasa, memaparkan bahwa hingga 14 Agustus 2026, realisasi PAD Provinsi Bali telah mencapai Rp2,49 triliun (Rp2.499.175.145.467) atau sekitar 58,95 persen dari target induk yang ditetapkan sebesar Rp4,23 triliun (Rp4.239.252.167.568). Capaian ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Koster memberikan perhatian khusus kepada sejumlah OPD dan unit layanan penghasil, di antaranya Bapenda, BPKAD, BKPSDM, Badan Penghubung, Dinas Pariwisata, PUPRKim, Disnaker ESDM, Dinas Kesehatan, serta sejumlah rumah sakit daerah (RS Mata Bali Mandara, RSU Bali Mandara, RS Dharma Yadnya, dan RSJ Manah Shanti Mahottama).
Untuk potensi layanan publik yang dapat dikembangkan secara komersial, Gubernur Koster menginstruksikan agar pengelolaannya menerapkan pola manajemen profesional layaknya sektor swasta. Sementara bagi Bapenda, ia mendorong intensifikasi strategi jemput bola guna mengejar penunggak pajak kendaraan bermotor agar segera memenuhi kewajibannya.
