News  

Pembebasan Lahan Desa Pegayaman, Koster: Tiang Tidak Ingin Masyarakat Dirugikan

Pembebasan Lahan Desa Pegayaman, Koster: Tiang Tidak Ingin Masyarakat Dirugikan

Buleleng, Balijani.id | Di banyak tempat, proyek besar sering meninggalkan cerita panjang tentang konflik lahan, ketidakjelasan harga, hingga masyarakat yang merasa hanya menjadi korban pembangunan. Namun pola itu tampaknya tidak ingin terjadi dalam pembangunan kawasan Turyapada Tower di Buleleng.

Gubernur Bali, Wayan Koster, memilih turun langsung menemui masyarakat Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Minggu 17 Mei 2026. Ia datang bukan sekadar meninjau proyek, tetapi memastikan pembebasan lahan dilakukan terbuka dan sesuai aturan.

“Tiang tidak ingin masyarakat dirugikan. Semua harus jelas, terbuka, dan sesuai aturan. Harga lahan tidak ditentukan pemerintah secara sepihak, tetapi melalui appraisal independen supaya adil bagi masyarakat,” ujar Koster di hadapan warga.

Pernyataan itu menjadi penting di tengah tingginya sensitivitas persoalan tanah di Bali. Sebab bagi masyarakat Bali, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga bagian dari ruang hidup dan identitas sosial.

Karena itu, Koster tampak berhati-hati agar proyek Turyapada tidak meninggalkan kesan pembangunan yang meminggirkan rakyat lokal. Ia bahkan menegaskan bahwa kawasan tersebut nantinya harus memberi manfaat langsung kepada warga sekitar.

“Kalau nanti kawasan ini berjalan, masyarakat sekitar harus ikut menikmati. Anak-anak muda di sini harus mendapat prioritas pelatihan kerja, UMKM harus tumbuh, koperasi harus hidup. Jangan sampai ada proyek besar berdiri, tapi warga lokal hanya jadi penonton,” katanya.

Turyapada memang sedang disiapkan menjadi ikon baru Bali Utara. Selain menara komunikasi setinggi 115 meter, kawasan itu akan dilengkapi planetarium, convention center, gondola, hingga pusat ekonomi kreatif. Namun bagi Koster, pembangunan fisik saja tidak cukup.

Ia ingin proyek itu menjadi pintu pemerataan pembangunan Bali Utara yang selama ini dinilai tertinggal dibanding Bali Selatan.
“Kita ingin ada pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali Utara. Jadi pembangunan ini bukan hanya membangun tower, tapi membangun masa depan kawasan ini supaya masyarakatnya maju bersama,” tegasnya.

Di tengah maraknya kritik terhadap proyek-proyek besar yang sering dianggap hanya menguntungkan elite dan investor, pendekatan Koster di Turyapada memberi sudut berbeda. Ia mencoba menjaga agar pembangunan tetap memiliki legitimasi sosial melalui dialog langsung dengan masyarakat.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah proyek bukan hanya diukur dari megahnya bangunan yang berdiri, tetapi dari seberapa besar rakyat merasa ikut memiliki pembangunan itu.

[ Editor : Sarjana ]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *