Kota Kupang ( NTT),Balijani.id ~ Belakangan ini masyarakat NTT (Kota Kupang) dihebohkan dengan beberapa unggahan video di media sosial terkait antrian panjang masyarakat untuk membeli minyak tanah dibeberapa titik yang diinformasikan pemkot kupang.
Beberapa video tersebut diperkuat dengan pemberitaan sebagian media online maupun cetak yang ikut membenarkan terjadinya kelangkaan minyak tanah di kota Kupang. Hal ini di sampaikan kepada media ini,Pada Selasa 29 November 2022.
Menurut Jacson,Kelangkaan minyak tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kota Kupang) merupakan dampak dari kebijakan pengurangan distrubusi minyak tanah oleh pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Seperti yang dikatakan oleh Cicil (Humas Pertamina Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara).
Pengurangan distribusi minyak tanah untuk NTT di tahun 2022 adalah sebanyak 2,02 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Kita lihat data distribusi minyak tanah pada tahun 2021 itu sebanyak 108.781 kiloliter sedangakan untuk tahun 2022 sebanyak 104.990 kiloliter” Jelasnya.
lanjut Jacson,Pengurangan distribusi Ini merupakan langkah keliru yang diambil oleh BPH Migas, dimana peningkatan akan kebutuhan minyak tanah terus terjadi di kota Kupang apalagi menjelang perayaan hari raya Natal dan tahun baru.
“Ironisnya ketersediaan dibulan November hingga Desember hanya tersisa 16,19 persen atau sebesar 15.865 kiloliter” Ujarnya
Terhadap pengurangan yang dilakukan tanpa sebuah pendasaran yang jelas oleh BPH Migas, GMNI Kupang Melalui Wakil Ketua Bidang Politik,Jacson Markus mempertanyakan alasan mendasar BPH Migas melakulan pengurangan distribusi minyak tanah ke NTT.
Demikian yang di katakanJacson,”Kebijakan tersebut tidak memiliki pendasaran yang jelas, sehingga GMNI Kupang menduga kebijakan pengurangan distribusi tersebut bagian dari skenario pemerintah untuk menggiring masyarakat agar tidak punya pilihan lain selain menggunakan Kompor gas atau Kompor Listrik”
“Sangat disayangkan, sebab sebagian masyarakat belum siap beralih dari pengguna minyak tanah ke kompor gas dan listrik namun semacam telah dipaksakan oleh pemerintah saat ini dengan cara pengurangan distribusi minyak,” ungkap Jacson.
[ BJ/Oskar ]
