Jakarta, Balijani.id – Busyro Muqodas, mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ekonom senior menggalang petisi tolak pindah Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Selain Busyro dan Faisal Basri, juga terdapat 45 tokoh lainnya yang tergabung dalam petisi tolak pindah IKN.
Menurut Busyo, sikap tegas tersebut dilakukan sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
“ Saya satu komitmen nilai dengan mereka untuk tegas bersikap yang memihak rakyat sebagai pemegang daulat yang dihinakan dalam proses-proses politik pengesahan UU IKN,” kata Busyro Muqodas, dikutip dari CNN Indonesia.
Dalam petisi tersebut, para inisiator yang terdiri dari 45 tokoh mengajak warga agar mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan rencana pemindahan IKN.
Para inisiator tersebut menganggap, rencana tersebut tidak tepat, karena di tengah situasi pandemi Covid-19, dimana kondisi rakyat saat ini sedang mengalami kesulitan. Rencana pemindahan IKN tersebut dinilai tidak memiliki urgensi.
Dalam petisi tersebut, tertulis saat ini pemerintah harus lebih fokus menangani Covid-19 varian Omicron, yang membutuhkan dana besar dari APBN dan PEN.
Para inisiator mengingatkan, Presiden Joko Widodo diminta bijak dengan tidak memaksakan uang negara untuk membiayai mega proyek tersebut. Mereka juga mengingatkan, bahwa banyak infrastrutur termasuk sekolah di sejumlah daerah masih buruk.
Diketahui, dalam petisi tolak pemindahan IKN tersebut, terdapat sejumlah tokoh nasional seperti Azyumardi Azra, Din Syamsudin, Said Didu, dan sejumlah tokoh lainnya dari kalangan akademisi, guru besar, ekonom, pengacara hingga purnawirawan TNI.( 001 )
Sumber : CNN Indonesia
