Bali, Balijani.id | Setiap kali Pesta Kesenian Bali (PKB) digelar, perhatian publik semestinya tertuju pada satu hal, yakni kebudayaan. Fokus kita seharusnya mengarah pada para seniman yang berbulan-bulan mempersiapkan pertunjukan, generasi muda yang belajar menjaga warisan leluhur, serta langkah Bali yang terus berupaya mempertahankan identitasnya di tengah arus perubahan zaman.
Namun, yang kerap terjadi belakangan justru sebaliknya. Perdebatan tentang siapa pejabat negara yang hadir dan siapa yang absen sering kali lebih ramai dibandingkan pembahasan mengenai kualitas karya-karya seni yang dipentaskan.
Tahun ini, misalnya, sebagian perhatian publik tersedot pada ketidakhadiran Presiden dalam pembukaan PKB XLVIII. Dari sana, lahir beragam spekulasi liar, tafsir politik, hingga upaya menggiring opini bahwa absennya kepala negara memiliki makna politis tertentu. Padahal, cara pandang semacam itu terlalu sempit untuk sebuah perhelatan budaya agung yang telah hidup dan bertahan selama puluhan tahun.
Yang lebih disayangkan, selalu saja ada oknum-oknum tertentu yang berusaha memanfaatkan momentum seperti ini untuk menggiring opini publik demi kepentingan dan keuntungan politiknya sendiri. Ketimbang mengapresiasi kerja keras para seniman, mereka justru sibuk membangun narasi yang memancing emosi publik. Kebudayaan dijadikan alat, sementara aspirasi dan perjuangan ribuan seniman seolah hanya menjadi latar belakang yang bisa diabaikan begitu saja.
Padahal, PKB bukan acara politik dan bukan pula arena pertarungan kepentingan. PKB juga bukan panggung buatan untuk mengukur kedekatan atau jarak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1979, PKB dibangun murni sebagai ruang pelestarian budaya Bali, tempat tradisi, seni, sastra, dan nilai kearifan lokal dirawat serta diwariskan secara turun-temurun.
Karena itu, mengukur keberhasilan atau makna PKB hanya dari kehadiran Presiden sama saja dengan mengecilkan makna festival tersebut. Seolah-olah ribuan seniman yang terlibat tidak lebih penting daripada satu kursi tamu kehormatan di podium utama.
Di balik setiap pertunjukan yang tampil di panggung PKB, ada kerja panjang dan melelahkan yang jarang terlihat oleh mata awam. Ada kelompok seni daerah yang berlatih hingga larut malam. Ada penari yang mengulang gerakan ratusan kali agar tampil sempurna. Ada penabuh yang mengorbankan waktu dan tenaga demi menjaga kualitas pementasan, serta para maestro yang tanpa lelah mewariskan pengetahuannya.
Mereka bekerja bukan karena Presiden akan datang. Mereka berkarya bukan karena ingin mendapat sorotan politik. Mereka hadir di Art Center karena memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk menjaga kebudayaan Bali tetap hidup.
Ironisnya, ketika seluruh energi itu dicurahkan untuk seni dan budaya, sebagian orang justru lebih sibuk membahas absennya seorang pejabat. Seakan-akan nilai luhur PKB ditentukan oleh daftar undangan, bukan oleh kualitas kebudayaan yang ditampilkan. Narasi semacam itu bukan hanya tidak adil bagi para seniman, melainkan juga berpotensi melukai semangat dan ketulusan mereka.
Sebab yang dipertaruhkan dalam PKB bukan sekadar sebuah acara tahunan, melainkan harga diri kebudayaan Bali yang dijaga dengan dedikasi dan pengorbanan. Ketika kerja keras ribuan seniman dikalahkan oleh hiruk-pikuk spekulasi politik, yang sesungguhnya dirugikan adalah eksistensi kebudayaan itu sendiri.
Tentu tidak ada yang salah jika masyarakat berharap Presiden hadir. Kehadiran kepala negara dalam sebuah perhelatan budaya merupakan bentuk penghormatan yang patut diapresiasi. Namun, ketika ketidakhadiran itu kemudian dipelintir menjadi komoditas politik, persoalannya menjadi sangat berbeda.
Lebih berbahaya lagi ketika muncul upaya menghubungkan segala sesuatu dengan warna politik, seolah setiap agenda kebudayaan harus dibaca melalui lensa persaingan kekuasaan. Padahal, kebudayaan justru menjadi ruang suci yang seharusnya melampaui sekat-sekat politik praktis.
PKB telah bertahan melewati berbagai periode pemerintahan, berbagai presiden, dan berbagai dinamika politik nasional. Festival ini tidak berdiri karena satu figur, melainkan karena komitmen kolektif masyarakat adat Bali dalam menjaga warisan leluhurnya.
Pada akhirnya, PKB akan tetap dikenang bukan karena siapa yang membuka acaranya, melainkan karena siapa yang menjaga nyalanya tetap hidup. Dan mereka adalah ribuan seniman Bali yang setiap tahun bekerja dalam senyap, berkarya tanpa pamrih, serta menjaga marwah kebudayaan dengan ketulusan yang paripurna.
Maka jangan kerdilkan perjuangan mereka dengan perdebatan politik yang sesaat. Jangan biarkan PKB digiring menjadi alat propaganda atau komoditas untuk mencari keuntungan politik jangka pendek. Sebab PKB terlalu besar untuk dipersempit oleh kepentingan segelintir orang, dan perjuangan ribuan seniman Bali terlalu mulia untuk dikorbankan demi membangun opini yang tidak memberi manfaat bagi kebudayaan itu sendiri.
[ Editor : Sarjana ]
