Buleleng, Balijani.id| Minggu, 15 Maret 2026 Gubernur Bali Wayan Koster memastikan penanganan dampak banjir bandang di Desa Banjar, Kabupaten Buleleng, masih terus dilakukan. Meski bantuan dari APBD Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah disalurkan sebesar Rp1,263 miliar, pendataan korban terdampak masih berlanjut.
Gubernur Bali Wayan Koster yang didampingi Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Mahayadnya, Ketua Pansus Trap Supartha, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan, masih ada kemungkinan sejumlah warga belum terdata sebagai penerima bantuan. Karena itu ia meminta BPBD memastikan seluruh korban terdampak benar-benar tercatat.
“Saya minta Kepala BPBD mendata secara teliti supaya tidak ada warga yang tertinggal. Jangan sampai ada yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum mendapatkan,” ujar Koster.
Selain bantuan untuk warga, Pemprov Bali juga akan membantu kebutuhan sekolah yang terdampak banjir agar kegiatan belajar mengajar bisa segera kembali normal.
Menurut Koster, bantuan untuk sekolah tidak bisa menggunakan dana BPBD karena bukan termasuk bantuan langsung kepada warga terdampak. Sebagai solusi, bantuan akan diberikan melalui dana gotong royong pegawai Pemprov Bali.
Ia telah meminta Kepala Desa Banjar dan pihak sekolah mendata kebutuhan yang diperlukan, seperti papan tulis dan perlengkapan belajar lainnya.
“Saya minta semua kebutuhan didata. Dalam beberapa hari ini dihitung totalnya berapa, dan dalam waktu dekat akan saya bantu dari dana di luar APBD,” katanya.
Untuk penanganan jangka panjang, pemerintah desa mengusulkan pembangunan gedung sekolah bertingkat karena lokasi sekolah beberapa kali terdampak banjir akibat luapan sungai.
Koster menilai usulan tersebut bisa menjadi solusi agar aktivitas pendidikan tetap berjalan meskipun terjadi banjir.
“Kalau memang perlu dibangun kembali dengan konsep bertingkat, nanti pemerintah yang merancang. Jika membutuhkan dukungan anggaran di daerah, bisa dibantu melalui dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK),” ujarnya.
Sementara itu, untuk mengatasi persoalan banjir dari sisi infrastruktur, Koster akan menugaskan Balai Wilayah Sungai (BWS) melakukan normalisasi sungai serta perbaikan sistem pengendalian banjir.
“Terkait sungai ini, saya akan tugaskan BWS melakukan normalisasi dan penanganan agar ke depan tidak terjadi banjir seperti ini lagi,” kata dia.
Mengenai dugaan aktivitas penebangan liar di bagian hulu sungai yang disebut-sebut memicu banjir, Koster mengatakan pemerintah akan melakukan pengecekan lebih lanjut.
“Harus dicek dulu kawasan hutannya di mana. Belum tentu itu kawasan hutan, bisa saja lahan milik warga,” ujarnya.
Selain itu, usulan warga terkait peninggian senderan atau tanggul sungai juga akan dikoordinasikan dengan pihak BWS sebagai bagian dari upaya mitigasi banjir di wilayah tersebut.
[ Editor : Sarjana ]
