Buleleng, Balijani.id| Persoalan kesehatan masyarakat, mulai dari layanan Posyandu, ibu hamil, stunting, hingga kepesertaan BPJS Kesehatan kembali menjadi sorotan dalam Mini Lokakarya Kesehatan Puskesmas Buleleng II yang digelar di Kantor Desa Tukadmungga, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan ini mempertemukan lintas sektor dari unsur kesehatan, Polsek Singaraja , hingga pemerintahan desa untuk menyatukan langkah penanganan masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Buleleng II.
Mini lokakarya tersebut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Polsek Singaraja, Koramil, serta para kepala desa dari lima wilayah, yakni Bakti Seraga, Pemaron, Tukadmungga, Anturan, dan Kalibukbuk. Kehadiran lintas sektor ini menjadi penanda pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan kesehatan yang tidak bisa ditangani satu pihak saja.
Perbekel Tukadmungga selaku tuan rumah menegaskan bahwa kesehatan tetap menjadi prioritas utama, meskipun alokasi anggaran desa mengalami pemangkasan signifikan.
“Kesehatan tetap kami tempatkan sebagai skala prioritas. Walaupun anggaran desa yang awalnya lebih dari Rp1 miliar kini terpangkas menjadi sekitar Rp300 jutaan, kami tetap fokus pada penguatan layanan kesehatan. Karena kesehatan yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu fokus pembahasan dalam mini lokakarya ini adalah kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin. Pemerintah desa, kata dia, berkomitmen mengakomodasi warga pada desil 1 hingga desil 5 agar tetap mendapatkan jaminan kesehatan.
“Kami fokus mengakomodasi masyarakat miskin di desil 1 sampai 5 agar tetap terlindungi BPJS. Sementara masyarakat di atas desil tersebut yang sebelumnya masuk PBI, kini sebagian terhapus karena tidak lagi masuk kategori keluarga miskin,” jelasnya.
Namun demikian, penguatan program kesehatan di lapangan tidak lepas dari berbagai hambatan. Salah satu kendala utama yang disoroti adalah pendataan penduduk pendatang yang dinilai masih lemah akibat sistem administrasi kependudukan yang serba daring.
“Sekarang orang pindah datang bisa langsung mengurus administrasi secara online dengan formulir F-103 ke Dukcapil, KTP langsung terbit. Ini menjadi kendala bagi kami di wilayah, karena kepala desa dan perangkat tidak selalu tahu ada warga baru masuk,” ungkapnya.
Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif kepala dusun, kepala lingkungan, serta aparat keamanan untuk melakukan pendataan penduduk secara lebih intensif.
“Perlu penjajakan serius dari kadus, kaling, dan juga Polsek agar pendataan warga pendatang bisa dilakukan secara rutin dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala Puskesmas Buleleng II, dr. Luh Putu Suartini, menyampaikan bahwa mini lokakarya lintas sektor ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap triwulan, khususnya di awal tahun.
“Kegiatan ini rutin kami lakukan pada triwulan pertama. Tujuannya untuk mengevaluasi program Puskesmas di tahun sebelumnya, sekaligus melakukan sinkronisasi dengan para stakeholder,” jelasnya.
Selain evaluasi, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyusun rencana tindak lanjut (RTL) guna memperbaiki capaian program yang belum memenuhi target.
“Hambatan-hambatan program yang belum mencapai target kami sampaikan secara terbuka dalam forum ini. Harapannya, para stakeholder bisa membantu memberikan solusi agar cakupan program Puskesmas ke depan bisa meningkat,” katanya.
Mini lokakarya ini ditutup dengan komitmen bersama lintas sektor untuk memperkuat kerja sama, sebagai langkah awal membangun sistem kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah Buleleng.
Dengan sinergi lintas sektor yang semakin solid, Puskesmas Buleleng II berharap berbagai persoalan kesehatan, baik yang bersifat struktural maupun teknis di lapangan, dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat sasaran.
[ Editor : Sarjana ]
