Bali, Balijani.id| Pak Presiden, ini bukan teriakan marah. Ini curhatan kita bersama. Curhatan warga Bali, warga Nusa Penida, dan siapa pun yang masih peduli pada martabat pariwisata Indonesia.
Jutaan wisatawan dari berbagai negara datang ke Bali setiap tahun. Mereka membawa devisa ratusan triliun rupiah, menjadikan Bali sebagai penyangga utama pariwisata nasional. Di dalam sistem besar itu, Nusa Penida adalah ikon global, nama yang dikenal dunia lewat Kelingking, Crystal Bay, Angel’s Billabong, hingga Manta Point.
Secara hukum dan kebijakan negara, Nusa Penida bukan destinasi biasa. Kawasan ini resmi ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.
Artinya, sejak lebih dari satu dekade lalu, negara telah menyatakan komitmen menjadikan Nusa Penida sebagai tulang punggung pariwisata Indonesia.
Namun status nasional itu berhenti di atas kertas. Ketika wisatawan tiba, yang mereka temui bukan infrastruktur kelas dunia, melainkan jalan sempit, rusak, berliku, minim pengaman, dan rawan kecelakaan. Kita bangga mempromosikan keindahan alamnya, tapi sering menunduk malu saat bicara soal akses jalannya.
Sebagai bagian tak terpisahkan dari Bali yang menopang devisa pariwisata nasional lebih dari Rp100 triliun, sudah sewajarnya Nusa Penida mendapat perhatian khusus dari negara. Bukan karena meminta keistimewaan, melainkan karena beban nasional yang dipikulnya juga luar biasa. Lonjakan kendaraan, tekanan ruang, dan risiko keselamatan ditanggung pulau kecil ini setiap hari, tanpa dukungan infrastruktur yang sepadan.
Yang membuat kita makin miris, wakil-wakil kita di DPR RI, dan DPD RI tampak lebih sibuk mengurus citra di daerah. Kita melihat mereka hadir di banyak acara, berbicara lantang di forum lokal. Tapi entah kenapa, dokumen usulan, pengawalan anggaran, dan tekanan kebijakan untuk Nusa Penida seperti tak pernah benar-benar menggema di Senayan.
Padahal KSPN adalah kebijakan pusat, bukan beban kabupaten. Negara tidak bisa menikmati branding dan devisa, lalu membiarkan daerah berjuang sendiri dengan fiskal terbatas. Kalau Bali dijadikan etalase pariwisata Indonesia, maka negara wajib memastikan etalase itu tidak retak di bagian paling mendasar: jalannya.
Pak Presiden Prabowo, kita tidak sedang menuntut janji. Kita menuntut kehadiran negara. Jalan yang aman, manusiawi, dan pantas bagi destinasi internasional. Jalan yang membuat kita tidak lagi kikuk saat wisatawan bertanya, “Ini akses utama ke destinasi kelas dunia?”
Dan kepada wakil-wakil kita di Senayan, izinkan kita berkata jujur, kurangi urusan citra, tambah urusan kerja nyata. Karena selama jalan Nusa Penida masih seperti ini, setiap promosi besar tentang pariwisata Indonesia hanya akan meninggalkan satu perasaan tidak enak yaitu malu.
[ Editor : Sarjana ]
