Denpasar, Balijani.id ~ Pertemuan strategis antara Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana digelar di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/7/2025). Pertemuan yang dihadiri Deputi Bidang Industri dan Investasi Rizki Handayani Mustafa, Deputi Bidang Pemasaran Ni Made Ayu Marthini, Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto, perwakilan kabupaten/kota se-Bali, serta organisasi pariwisata seperti ASITA, PHRI, dan GIPI ini membahas berbagai tantangan pembangunan Bali, arah kebijakan pariwisata, hingga upaya menjaga budaya di tengah gempuran globalisasi.
Dalam pemaparannya, Gubernur Koster menyoroti penurunan jumlah penduduk asli Bali sebagai salah satu tantangan pembangunan daerah. Ia menyebut kampanye KB dua anak telah dihentikan dan kini digencarkan sosialisasi KB empat anak untuk menjaga keberlangsungan budaya Bali. Koster juga memaparkan pertumbuhan ekonomi Bali pada 2024 yang mencapai 5,48% dengan PDRB sebesar Rp 67,32 juta. Tingkat kemiskinan tercatat 3,45% dan pengangguran terendah secara nasional, namun gini rasio yang tinggi dinilai menjadi indikator ketimpangan sosial yang harus segera diatasi.
Gubernur Bali ini juga menyoroti ketimpangan pariwisata yang terpusat di Bali Selatan. Sekitar 71 persen hotel dan 69 persen restoran berada di Badung, Gianyar, Tabanan, dan Denpasar.
“PAD Badung bisa mencapai Rp 6 triliun, sedangkan daerah lain hanya sekitar Rp 1 triliun,”
ujarnya. Pada 2024, Bali menerima 6,4 juta wisatawan mancanegara dengan kontribusi devisa mencapai Rp 107 triliun atau 46 persen dari total nasional. Namun ketergantungan 66 persen ekonomi Bali pada pariwisata menjadikan daerah ini rentan terhadap guncangan global.
Berbagai tantangan lingkungan dan sosial juga menjadi perhatian, di antaranya alih fungsi lahan produktif, krisis air, peningkatan sampah, dan migrasi besar-besaran ke Bali Selatan. Koster menyoroti praktik pembelian lahan oleh warga negara asing dengan modus pernikahan warga lokal, pelanggaran norma budaya oleh wisatawan, hingga kesenian yang dinilai mulai melenceng dari pakem. Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat identitas budaya dalam setiap produk lokal.
“Gunakan aksara Bali dalam label produk. Branding harus menonjolkan budaya Bali agar produk kita benar-benar terlihat berasal dari Bali,”
tegasnya.
Koster menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Haluan Pembangunan 100 Tahun melalui UU Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2023, yang berfokus pada kemandirian energi, ketahanan pangan, akses air bersih, pembangunan infrastruktur, dan transportasi. Dalam sektor pariwisata, Bali kini mengedepankan konsep pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Perda Nomor 5 Tahun 2022 dan berbagai surat edaran mengatur tata kelola wisatawan lebih ketat, termasuk kewajiban memiliki bukti keuangan, tiket pulang-pergi, dan membayar tourism levy. Penertiban vila ilegal dan pengendalian pembangunan hotel juga dilakukan agar tidak merusak lahan produktif.
“Kami juga menindak vila ilegal dan bangunan tanpa pajak hotel-restoran, serta mengendalikan pembangunan hotel agar tak merusak lahan produktif,”
ujarnya.
Koster turut menyinggung kebijakan OSS (Online Single Submission) yang dinilai tidak adaptif terhadap kearifan lokal.
“Kami sedang mengkaji ulang sistem ini. Banyak persoalan muncul karena OSS tidak sesuai karakter Bali,”
katanya. Ia juga meminta dukungan APBN untuk pembangunan jalan nasional dan transportasi publik.
“Ini bukan soal bagi hasil, tapi bentuk keberpihakan. Tanpa infrastruktur, daya saing pariwisata Bali sulit ditingkatkan,”
tegasnya.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana pada kesempatan tersebut menilai Bali memiliki peran strategis dalam pariwisata nasional. Ia menyoroti kemacetan parah di Canggu dan maraknya vila ilegal.
“Dari verifikasi ditemukan lebih dari 5.000 vila tanpa izin. Kami siap mendukung kampanye besar ‘Do & Don’t’ untuk wisatawan,”
ujarnya. Menteri juga mendorong pembangunan MRT atau subway, pengembangan kawasan di luar Bali Selatan, kelanjutan Bandara Bali Utara, serta penguatan pariwisata minat khusus seperti gastronomi dan wisata kesehatan di KEK Sanur.
“Kita dorong pariwisata berkualitas, bukan sekadar jumlah. Stay longer, spend more, and respect local wisdom,”
tegasnya.
Pertemuan tersebut menyepakati pentingnya kolaborasi lintas pihak demi penataan pariwisata Bali yang berkelanjutan. Koster menutup pertemuan dengan menegaskan perlunya keseriusan dalam menjaga Bali.
“Jarum jatuh di Bali pun terdengar dunia. Penataan Bali harus sungguh-sungguh agar lestari dan bermanfaat bagi rakyat,”
ujarnya.
