NTB, Balijani.id – Lembaga Dewan Pertukangan Republik Indonesia adalah suatu lembaga perkumpulan yang dibentuk untuk berkumpul dan sekaligus mengakomodasi keinginan dan harapan para tenaga kerja tukang (dalam arti luas) termasuk tukang Bangunan yang ada di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan SK Kemenkumham No. AHU-0005715.AH.01.07.Tahun 2019 dengan nama lengkap Bedeng Pusat Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia Dewan Pertukangan Nasional (PBP-DPN) Perkasa.
Beberapa Pejabat tinggi yang masuk dalam struktur kepengurusan lembaga ini sesuai dengan SK PBP-DPN PERKASA No: KHUSUS.001/SK/ PBP-PERKASA/1/2022 adalah Kepala Staf Presiden RI Jendral TNI (Pur) Dr. Moeldoko sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Ir. M. Basoeki Hendropriyono, MSc, PhD sebagai Ketua Dewan Pembina bidang Jasa Konstruksi, Menteri Tenaga Kerja RI Dr. Dra. Hj. Ida Fauziah, MSi sebagai Ketua Dewan Pembina bidang Ketenaga Kerjaan, Ketua Pengadilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan RI Prof. Dr. Ir. IP Sudiarsa Boy Arsa, LLB., ST., MT., M.Arch., AIA., Ph.D. sebagai Ketua Dewan Penasehat Keteknikan dan yang menjadi Ketua Umum Harian Pusat adalah Muhamad Kuswandi, ST, MM.
Lembaga Dewan Pertukangan Nasional ini dibentuk dalam rangka mensukseskan program Pemerintah baik yang ada dipusat maupun didaerah khususnya dibidang jasa konstruksi sesuai dengan amanat UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diimplementasikan dalam PP Nomor 14 tahun 2021 tanggal 2 pebruari 2021 sebagai pengganti PP Nomor 22 tahun 2020 untuk penyesuaian dengan adanya UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Penasehat Keteknikan Dewan Pertukangan Nasionsl (DPN) Republik Indonesia Prof. Dr. Ir. IP Sudiarsa Boy Arsa, PhD dalam Orasinya pada saat menyampaikan kata sambutan dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah Dewan Pertukangan Nasional Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat oleh Wakil bupati kabupaten Lombok Utara Danny Carter Pebryanto pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 di Gedung Aula Kantor Bupati Lombok Utara.
Dalam orasinya Professor Internasional Universal Institute of Professional Management California (USA) dibidang Arsitektur dan Hukum ini juga menyampaikan bahwa tenaga kerja baik yang ahli maupun trampil memiliki peranan yang sangat strategis dalam mensukseskan pembangunan nasional. Untuk di provinsi NTB khususnya Kabupaten Lombok Utara, DPN RI meminta kepada DPN Perkasa Propinsi NTB khususnya DPN perkasa kabupaten lombok utara segera berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk bersinergi dan menyatukan persepsi dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja tukang dalam arti luas yang ada di propinsi NTB khususnya dikabupaten Lombok utara sehingga pembangunan daerah terutama dibidang konstruksi dan infra struktur di NTB khususnya di Lombok Utara, bisa berjalan dengan sukses, aman, damai dan terkendali kata Master Arsitek jebolan Amerika itu.
Selain itu juga DPN Perkasa Lombok Utara diharapkan agar mengupayakan segera membentuk Kepengurusan mulai dari tingkat kecamatan sampai kedesa desa yang ada di wilayah Kabupaten Lombok utara sehingga bisa menampung aspirasi tenaga kerja tukang tersebut sekaligus diadakan pembinaan agar menjadi tenaga kerja tukang Bangunan yang kompeten di bidangnya masing masing.
Ketua Pengadilan Badan Penyelesaian Sengketa Nasional direktorat Jendral Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan RI ini juga memaparkan Visi dan Misi DPN RI, adapun Visi DPN RI adalah membuat
Tukang Bangunan Indonesia Bersatu Sukseskan Indonesia Maju Melalui Sumber Daya Manusia Unggul untuk Membangun Seluruh Pelosok Negeri dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya untuk Misi DPN RI adalah sebagai berikut:
1. Menjalin Hubungan Persaudaraan yang Erat, Persatuan dan Kesatuan, Silaturahmi, Kekompakan antara Masyarakat dan Tukang Bangunan di Seluruh Indonesia.
2. Menghubungkan Seluruh Pelosok Nusantara dengan Tersedianya Infrastruktur yang Memadai dan Berkualitas untuk Meningkatkan Kelancaran Arus Jalur Distribusi Barang dan Mobilitas Masyarakat.
3. Mengembangkan Peran Serta Tukang Bangunan di Seluruh Indonesia dalam Pembangunan di Segala Bidang.
4. Meningkatkan Kegiatan Kemasyarakatan oleh Tukang Bangunan.
5. Memantapkan Kepastian Hukum bagi Seluruh Tukang Bangunan di Indonesia.
6. Memperluas Jaringan Kemitraan Tukang Bangunan Indonesia dengan para Stake Holder.
7. Menitikberatkan digitalisasi pada Penerapan Teknologi Tinggi khususnya Teknologi Informasi dalam Bidang Bangunan bagi Tukang Bangunan Indonesia.
8. Memiliki Kemampuan Daya Saing yang Kuat dengan adanya Sertifikasi Keahlian dan Keterampilan serta Profesionalisme Tukang Bangunan Indonesia di Dalam Negeri dan di Manca Negara.
Assesor Badan Usaha Jasa Konstruksi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ini juga mengatakan Progam Utama Dewan Pertukangan Nasional dari tahun 2020 sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:
1.menargetkan realisasi pembangunan Perumahan Komunitas tiap Kabupaten Kota yang ada diseluruh Indonesia yang disebut dengan perumahan Komunitas Tukang Bangunan (KTB)
2. Mengadakan Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Tukang Bangunan Indonesia dengan target maksimal 15 Juta tenaga kerja Tukang bangunan guna mensukseskan dan sekaligus melaksanakan amanat UU No. 2 Tahun 2017
3. Tukang Bangunan Indonesia Go-Digital.
Melalui program ini DPN RI mengharapkan masing masing tukang memiliki 1 Website Pribadi perorang di tukang.OR.ID. Sehingga 15 Juta tenaga kerja Tukang Bangunan yang ada di Indonesia masing-masing punya Website Pribadi di tukang.OR.ID . dengan demikian para Tukang bisa mengakses langsung informasi lowongan Pekerjaan dari owner proyek baik pemerintah, swasta maupun pribadi seperti Pemilik Rumah yg ingin membangun atau merenovasi Rumahnya.
DPN RI berharap dengan dilantiknya pengurus DPD DPN kabupaten Lombok Utara ini semua tenaga kerja tukang di NTB khususnya yang ada di kabupaten Lombok Utara bisa lebih profesional dan kompeten dengan demikian bisa dihargai profesi dan skillnya sehingga kehidupan keluarganya semakin mapan dan sejahtera ungkap Lowyer yang sekaligus sebagai pimpinan Advokat dan konsultan hukum Rajawali Kusuma Low Firm yang berkantor pusat di Jakarta itu.
Dalam acara pelantikan itu juga dihadiri oleh beberapa Pejabat eselon 2 pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Wakil Ketua 1 DPN RI, Ketua Umum DPN Propinsi NTB dan beberapa undangan lainnya.(tim/red )
