Tabanan, Balijani.id| Isu mengenai perjalanan luar negeri Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan publik karena disebut berlangsung ketika beberapa wilayah di Kabupaten Tabanan sedang menghadapi bencana banjir dan cuaca ekstrem.
Informasi yang dihimpun dari sumber di lapangan menyebutkan bahwa Bupati Tabanan melakukan perjalanan ke Eropa pada 30 Januari 2026 selama kurang lebih sepuluh hari. Dalam perjalanan tersebut, ia disebut berangkat bersama dua kepala dinas serta Sekretaris Bappeda.
Perjalanan tersebut dikaitkan dengan kegiatan promosi destinasi wisata daerah, salah satunya kawasan wisata Tanah Lot yang menjadi ikon pariwisata Tabanan. Namun waktu keberangkatan tersebut menjadi perhatian masyarakat karena pada periode yang sama sejumlah wilayah di Tabanan dilaporkan sedang mengalami banjir.
Selain itu, beredar pula informasi yang menyebut adanya dugaan pembiayaan perjalanan oleh pihak swasta, termasuk penyedia jasa penyewaan kendaraan di Kabupaten Tabanan. Informasi tersebut hingga kini masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak terkait.
Tidak lama setelah kunjungan ke Eropa, Bupati Tabanan juga disebut kembali melakukan perjalanan ke luar negeri. Berdasarkan informasi yang beredar, perjalanan tersebut dilakukan ke Australia pada 20 Februari hingga 28 Februari 2026.
Kunjungan kedua ini juga menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena berlangsung saat wilayah Tabanan dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca ekstrem yang berdampak pada beberapa daerah.
Situasi tersebut membuat sebagian warga berharap adanya penjelasan terbuka dari pemerintah daerah mengenai tujuan serta pembiayaan perjalanan tersebut. Klarifikasi dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas terkait agenda luar negeri pejabat daerah.
Di tengah kondisi daerah yang sedang menghadapi berbagai persoalan, publik menilai transparansi aktivitas pejabat publik merupakan hal yang penting. Penjelasan yang terbuka diharapkan dapat memberikan kepastian informasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
