Jakarta, Balijani.id| Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini melontarkan gagasan alternatif dalam sistem pemilihan kepala daerah yang ia sebut sebagai Pilkada Jalan Tengah. Konsep ini ditawarkan sebagai solusi atas mahalnya biaya politik sekaligus merosotnya kualitas demokrasi lokal akibat praktik politik uang dalam pilkada langsung.
Gagasan tersebut mengusulkan penerapan metode campuran yang menggabungkan peran rakyat dan lembaga perwakilan dalam dua tahapan pemilihan. Menurut Prof. Didik, sistem ini dirancang untuk tetap menjaga kedaulatan rakyat, sekaligus memperkecil ruang transaksi politik yang selama ini kerap mencemari kontestasi kepala daerah.
Dalam skema tersebut, tahap pertama dilakukan melalui mekanisme elektoral di tingkat rakyat saat pemilihan legislatif. Tiga calon anggota DPRD dengan perolehan suara tertinggi di suatu daerah otomatis ditetapkan sebagai kandidat kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.
“Rakyat tetap menentukan lewat suara terbanyak di pileg. Dari sana lahir tiga kandidat dengan legitimasi elektoral nyata,” ujar Prof. Didik.
Tahap berikutnya adalah proses institusional, di mana DPRD yang telah terbentuk memilih satu dari tiga kandidat tersebut sebagai kepala daerah. Dengan mekanisme ini, pemilihan tidak sepenuhnya diserahkan pada lobi elite, melainkan berangkat dari hasil suara rakyat yang telah teruji.
Prof. Didik menegaskan bahwa metode ini bukan bentuk kemunduran demokrasi seperti pada era pilkada tertutup masa lalu. Ia menyebut konsep tersebut sebagai demokrasi berlapis (two-step legitimacy), yang justru bertujuan membersihkan proses pemilihan langsung dari praktik politik uang.
Salah satu keunggulan utama Pilkada Jalan Tengah, menurutnya, terletak pada efisiensi biaya politik. Ia mengkritik tajam pilkada langsung yang dinilai telah melahirkan kompetisi mahal dan sarat praktik kotor.
“Yang terjadi sekarang adalah praktik ilegal, pelacuran politik. Kandidat yang punya uang bisa membeli suara, lalu setelah terpilih berusaha mengembalikan modal dengan cara korupsi. Dari situ muncul ketergantungan pada cukong,” tegasnya.
Untuk mencegah praktik suap dalam pemilihan oleh DPRD, Prof. Didik mengusulkan pengawasan superketat. Ia bahkan menyamakan mekanismenya dengan pemilihan Paus di Vatikan, di mana para pemilik suara dikendalikan oleh aturan ketat. Usulan tersebut antara lain mencakup pengumpulan anggota DPRD di lokasi tertentu, pengawasan berlapis oleh KPK dan kejaksaan, hingga pemantauan melalui kamera pengawas.
Menurutnya, pengawasan terhadap 50 hingga 100 anggota DPRD jauh lebih realistis dibanding mengontrol jutaan pemilih dalam pilkada langsung, sehingga potensi politik uang dan korupsi pasca-pemilihan dapat ditekan.
Ia juga mendorong agar mekanisme ini diatur secara tegas dalam undang-undang. Pemungutan suara DPRD harus dilakukan secara terbuka dan disiarkan kepada publik, disertai larangan keras transaksi politik, pemeriksaan rekam jejak kandidat, serta uji publik terhadap tiga calon yang lolos tahap awal.
Selain itu, Prof. Didik menekankan perlunya sanksi pidana berat bagi praktik suap dalam pemilihan kepala daerah, serta keterlibatan saksi dari aparat penegak hukum, akademisi, dan elemen masyarakat sipil.
Jika dibandingkan dengan pilkada langsung, ia menilai metode campuran memiliki risiko politik uang yang lebih terkendali dan biaya politik yang jauh lebih rendah. Meski partisipasi rakyat bergeser dari pemilihan langsung ke tahap awal legislatif, sistem ini dinilai mampu meningkatkan kualitas seleksi kepala daerah, tidak semata berbasis popularitas, tetapi juga pertimbangan institusional.
“Risiko oligarki tidak hilang, tetapi bergeser ke ruang parlemen yang bisa diawasi lebih ketat,” ujarnya.
Melalui konsep Pilkada Jalan Tengah, Prof. Didik berharap Indonesia dapat keluar dari lingkaran setan biaya politik tinggi dan melahirkan pemerintahan daerah yang lebih bersih, efektif, serta berintegritas.
[ Editor : Sarjana ]
