Denpasar, Balijani.id| Bali resmi memasuki babak baru dalam sejarah pembangunannya. Tidak lagi berpikir lima atau sepuluh tahun ke depan, pemerintah Provinsi Bali menetapkan arah pembangunan satu abad penuh. Langkah ini menandai perubahan mendasar: pembangunan Bali kini diletakkan dalam kerangka panjang, terpola, dan terintegrasi lintas generasi.
Pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, resmi dimulai pada Senin, 22 Desember 2025. Peluncuran ini dihadiri jajaran lengkap pimpinan daerah dan pemangku kepentingan, mulai dari Wakil Gubernur Bali, pimpinan DPRD Provinsi Bali, Forkopimda, kepala daerah se-Bali, pimpinan DPRD kabupaten/kota, hingga pimpinan instansi pusat dan perguruan tinggi.
Dalam rilis resmi disebutkan, peresmian diawali dengan pemaparan arah kebijakan dan program pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, yang menjadi pedoman pembangunan Bali selama 100 tahun ke depan.
Haluan ini tidak lahir secara tiba-tiba. Secara Niskala, ia telah melalui upacara pasupati di Pura Penataran Agung Besakih pada 19 Agustus 2023. Secara Sakala, Haluan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 pada 28 Juli 2023.
Tahun 2025 dipilih sebagai titik awal implementasi agar selaras dengan siklus perencanaan pembangunan daerah.
“Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sudah dijadikan sebagai dasar penyusunan RPJPD dan RPJMD Provinsi serta kabupaten/kota se-Bali,” sebagaimana tertuang dalam rilis resmi pemerintah.
Lebih jauh, visi dan misi kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 juga telah sepenuhnya menjabarkan pelaksanaan Haluan 100 Tahun Bali Era Baru. Dengan demikian, pembangunan Bali tidak lagi berjalan parsial, melainkan satu arah dari provinsi hingga kabupaten/kota.
Secara ideologis, Haluan Pembangunan Bali berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang telah hidup dan mengakar dalam masyarakat Bali. Secara filosofis, Haluan ini bersumber dari wejangan leluhur Bali tentang keselarasan manusia dan alam, yang kemudian diformulasikan dalam kearifan lokal Sad Kerthi sebagai pedoman menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara Niskala dan Sakala.
Arah pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru merupakan implementasi visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Visi ini menekankan pembangunan yang menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, demi mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sejalan dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam rilis tersebut ditegaskan, pembangunan 100 tahun ini bersifat fundamental dan komprehensif, mencakup pelestarian alam, peningkatan kualitas manusia Bali, penguatan kebudayaan, transformasi ekonomi melalui Ekonomi Kerthi Bali, hingga pembangunan infrastruktur dan pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan bermartabat.
Haluan Pembangunan Bali juga menegaskan konsep “Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola” sebagai dasar mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah. Dengan pendekatan ini, Bali tidak lagi bertumpu pada satu kawasan, tetapi berkembang secara merata sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Di bagian penutup rilis, pemerintah mengajak seluruh pihak menanggalkan ego sektoral dan kepentingan sempit. Pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan disebut sebagai wujud tanggung jawab moral dan sejarah untuk memuliakan alam, manusia, dan kebudayaan Bali bagi generasi mendatang.
Dengan diluncurkannya Haluan 100 Tahun Bali Era Baru, publik kini memiliki tolok ukur yang jelas untuk menilai arah dan konsistensi pembangunan Bali. Tantangannya bukan lagi pada konsep, melainkan pada keberanian dan keteguhan seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankannya secara disiplin, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan Bali.
[ Editor : Sarjana ]
