Singaraja, Balijani.id| Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius berbagai pihak khususnya KPU sebagai lembaga penyelenggara. Kondisi tersebut mengemuka dalam Seminar Pendidikan Demokrasi yang digelar di Gedung Unit 4 Kantor Bupati Buleleng, Senin (15/12/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Buleleng dengan melibatkan unsur dunia pendidikan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng, Kepala Sekolah SMAN 2 Tejakula, serta para Kepala SMP dan MTs negeri maupun swasta se-Kabupaten Buleleng. Turut hadir pula Kasubag serta staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Buleleng.
Seminar secara resmi dibuka oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suarnata yang sekaligus bertindak sebagai moderator. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Buleleng masih berada pada posisi nomor dua terendah di Bali. Fakta ini menjadi latar belakang utama dilaksanakannya seminar, dengan tujuan mendorong kepala sekolah agar menggerakkan satuan pendidikannya untuk mulai melaksanakan pendidikan demokrasi dan politik, baik dalam kegiatan kokurikuler maupun melalui praktik Pemilihan OSIS.
Kepala Disdikpora Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Gde Surya Bharata, selaku narasumber pertama, memaparkan materi dengan bertema “Dari Sekolah untuk Demokrasi Berkualitas di Bumi Panji Sakti”. Ia menekankan bahwa meskipun siswa SMP saat ini belum memasuki usia pemilih, pada Pemilu 2029 mendatang mereka akan menjadi pemilih pemula. Oleh karena itu, pendidikan politik sejak dini dinilai sangat krusial.
Ia juga menegaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih merupakan indikator kuat kualitas demokrasi.
“Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, semakin kuat legitimasi Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menguraikan sejumlah faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat di Buleleng, antara lain kurangnya kesadaran politik sejak dini, keterbatasan sosialisasi kepemiluan, kelelahan pemilih pasca rangkaian pemilu nasional, serta belum kuatnya persepsi masyarakat terhadap relevansi Pemilu dan Pilkada dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam konteks tersebut, sekolah disebut memiliki peran strategis untuk membangun kesadaran demokrasi melalui pendidikan pemilih yang bermakna, pengenalan hak dan kewajiban warga negara, kolaborasi dengan KPU dan pemangku kepentingan lainnya, hingga mendorong siswa SMP menjadi peer educator bagi siswa sekolah dasar.
Sementara itu, Kepala SMAN 2 Tejakula, Gede Benny Kurniawan, sebagai narasumber kedua, membagikan praktik baik pelaksanaan pendidikan demokrasi di sekolahnya. Ia menjelaskan bahwa program kokurikuler dapat dikemas secara kolaboratif melalui lintas disiplin ilmu, termasuk melalui pendekatan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH).
SMAN 2 Tejakula sendiri telah menyelenggarakan Pemilu Raya OSIS Tahun Ajaran 2025/2026 dengan tema “Aura Farming”. Dalam pelaksanaannya, siswa dilibatkan secara aktif dengan pembagian peran menyerupai penyelenggaraan pemilu sesungguhnya, mulai dari DKPP, Bawaslu, KPU, KPPS, media partner, hingga pembentukan partai politik oleh siswa kelas X dan XI. Tahapan pelaksanaan dilakukan secara sistematis, mulai dari persiapan dan sosialisasi, penetapan calon, hingga pelaksanaan pemungutan suara.
Melalui seminar ini, diharapkan pendidikan politik dapat semakin membumi di lingkungan sekolah menengah pertama sebagai upaya jangka panjang meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi di Kabupaten Buleleng.
[ Editor : Sarjana ]
