Denpasar, Balijani.id| Pemerintah Provinsi Bali kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemprov Bali berhasil meraih penghargaan untuk kategori kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi. Penghargaan tersebut diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, mewakili Gubernur Bali, dalam acara penganugerahan di Ballroom Flores, Hotel Borobudur Jakarta, Minggu (1/12).
Anugerah ini menjadi bukti bahwa Pemprov Bali berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional maupun global, sekaligus menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Kemendagri menyerahkan total 57 penghargaan kepada 19 provinsi, 19 kabupaten, dan 19 kota di seluruh Indonesia. Selain Pemprov Bali, sejumlah pemerintah daerah di Bali juga meraih apresiasi pada kategori berbeda. Pemerintah Kota Denpasar memperoleh penghargaan untuk kategori Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Badung dianugerahi penghargaan pada kategori Pelayanan Publik – Peningkatan Akses Layanan Pendidikan. Sementara Pemerintah Kabupaten Gianyar meraih tiga penghargaan sekaligus untuk kategori layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan terhadap daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ini menjadi dorongan agar Pemda terus memperbaiki diri, memenuhi amanah publik, dan menjaga legitimasi kepemimpinan daerah,” ujarnya.
Penilaian dilakukan berdasarkan dua jalur utama, yaitu tata kelola pemerintahan dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Indikatornya mencakup inovasi daerah, pengelolaan keuangan, capaian pendapatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga kerja sama dengan lembaga nasional seperti KPK, BRIN, dan KemenPAN-RB. Selain itu, sektor strategis seperti pengendalian inflasi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan juga menjadi fokus penilaian.
Agar adil, penilaian dibagi berdasarkan kelompok kapasitas fiskal daerah—rendah, sedang, dan tinggi. Proses penjurian dilakukan melalui analisis data berbagai kementerian/lembaga dan dikurasi oleh Tempo Media Group untuk menjamin objektivitas.
Ke depan, Kemendagri berencana memberikan insentif fiskal tambahan bagi Pemda berprestasi mulai 2026, sebagai bentuk penghargaan nyata atas kinerja yang terus ditingkatkan.
Prestasi yang diraih Pemprov Bali dan sejumlah Pemda di Bali pada 2025 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola dan mendorong inovasi demi kesejahteraan masyarakat Bali.
[ Editor : Sarjana ]
