Denpasar, Balijani.id| Pemerintah Provinsi Bali melakukan langkah penting menuju penanggulangan bencana yang inklusif. Melalui peluncuran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB), Bali menjadi provinsi pertama yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai mitra sejajar dalam setiap tahap penanggulangan bencana.
Peluncuran yang digelar oleh BPBD Provinsi Bali bekerja sama dengan Program SIAP SIAGA, kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, ini mengusung prinsip “Nothing Without Us.” Kehadiran ULD-PB menjadi bukti nyata bahwa penanggulangan bencana tak lagi sekadar kebijakan formal, melainkan upaya transformatif untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dilibatkan secara bermakna dalam perencanaan, pencegahan, hingga pemulihan pascabencana.
“Kehadiran ULD-PB ini diharapkan akan menjadi wadah partisipasi aktif bagi 11 organisasi disabilitas yang terlibat di dalamnya, serta mewakili 26.000 penyandang disabilitas di Provinsi Bali. Namun angka tersebut akan lebih besar dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, karena mencakup perlindungan bagi penyandang disabilitas dari kelompok lansia maupun penyandang disabilitas non-fisik,” jelas Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, SSTP., M.Si.
Langkah ini tidak hanya memperkuat sistem penanggulangan bencana, tetapi juga menjadi simbol pengarusutamaan inklusi di sektor publik. ULD-PB berdiri di atas lima pilar manajemen bencana inklusif, yakni data terpilah, aksesibilitas, partisipasi bermakna, peningkatan kapasitas, serta prioritas perlindungan. Melalui pilar-pilar ini, setiap proses perencanaan dan implementasi kebijakan diharapkan benar-benar merefleksikan keragaman kebutuhan masyarakat Bali.
Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryoutomo, M.MB., menegaskan bahwa keberadaan ULD-PB menjadi bukti komitmen kuat Bali dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana yang inklusif.
“Pembentukan ULD-PB merupakan bagian dari rangkaian peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2025, sekaligus cerminan nyata dari komitmen Pemerintah Bali dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif. Dengan mengarusutamakan inklusi disabilitas, kita memperkuat sistem penanggulangan bencana sekaligus memastikan akses terhadap informasi, layanan darurat, serta mekanisme respons dan pemulihan yang lebih baik,” ujarnya.
Peluncuran ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Australia. Acting Deputy Konjen Australia di Bali, Sophie Hanemayer, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif Pemerintah Provinsi Bali.
“Peresmian ULD-PB Bali merupakan langkah nyata untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang inklusif. Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi praktik baik yang bisa ditiru oleh daerah lain di Indonesia,” katanya.
Melalui kolaborasi lintas lembaga, ULD-PB akan menjadi motor penggerak dalam memastikan penyandang disabilitas memiliki akses setara terhadap informasi kebencanaan, serta terlibat langsung dalam perumusan kebijakan publik. Selain itu, unit ini diharapkan dapat memperkuat jejaring antar komunitas dalam membangun masyarakat yang tangguh dan saling peduli saat bencana terjadi.
Kepala Pelaksana BPBD Bali, Teja Bhusana Yadnya, menutup kegiatan dengan ungkapan syukur atas dukungan berbagai pihak.
“Kami menghaturkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA. Semoga kemitraan ini dapat terus berlanjut demi terwujudnya inklusivitas penanggulangan bencana di Bali,” ujarnya.
Peluncuran ULD-PB menjadi penanda bahwa Bali bukan hanya berbicara soal mitigasi bencana, melainkan tentang keberpihakan pada kemanusiaan. Melalui langkah ini, Bali menegaskan komitmennya bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam menghadapi bencana.
[ Editor : Redaksi BJ ]
