Jakarta, Balijani.id| Gubernur Bali Wayan Koster melakukan audiensi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Prof. Rachmat Pambudy di Jakarta pada akhir September 2025. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab karena keduanya telah lama saling mengenal sejak menjadi anggota DPR RI dan sesama akademisi.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan sejumlah hal penting terkait percepatan pembangunan di Bali. Ia meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana strategis mengingat keterbatasan anggaran daerah.
“Pertama, kami mohon dukungan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis di Bali, mengingat keterbatasan anggaran daerah,” ujar Koster.
Koster menjelaskan, Bali memiliki peran besar dalam mendukung perekonomian nasional melalui sektor pariwisata. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali mencapai 6,3 juta orang atau sekitar 45 persen dari total kunjungan wisatawan asing ke Indonesia sebanyak 13,9 juta orang. Kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional juga cukup besar, mencapai Rp107 triliun dari total Rp234 triliun atau sekitar 44 persen.
“Dengan kontribusi sebesar itu, Bali membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan wisatawan agar pariwisata tetap berdaya saing,” tambahnya.
Selain infrastruktur, Gubernur Koster juga memaparkan program transformasi ekonomi Bali melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali dan pengembangan energi bersih. Program ini dirancang agar Bali dapat berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pangan dan air, serta mandiri energi berbasis sumber daya bersih.
“Program tersebut akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai implementasi Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun ke Depan. Pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan anggaran besar dari pemerintah pusat agar Bali tidak semakin tertinggal,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Rachmat Pambudy menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Gubernur Koster. Ia menegaskan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan dukungan anggaran pembangunan Bali mulai tahun 2026.
Melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, percepatan pembangunan Bali diharapkan dapat terwujud demi mendorong kemajuan ekonomi, memperkuat daya saing pariwisata, serta mewujudkan Bali yang mandiri dan berkelanjutan.
[ Editor : Sarjana ]
