News  

Koster: Astungkare, Menteri PU Setujui Rp 1,5 Triliun Infrastruktur Bali

Jakarta, Balijani.id| Bali kembali mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Pertemuan Gubernur Bali Wayan Koster dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada 2 September 2025 menghasilkan keputusan penting: pemerintah pusat menyetujui usulan anggaran pembangunan infrastruktur strategis di Bali dengan nilai fantastis mencapai Rp 1,549 triliun

Dana tersebut akan menyasar berbagai proyek vital, mulai dari pembangunan jalan hingga fasilitas pendukung kawasan wisata. Menurut rincian yang dipaparkan, ada dua kategori besar pembiayaan. Pertama, lanjutan pembangunan jalan shortcut Singaraja-Mengwitani dengan anggaran Rp 773 miliar dalam dua tahun, yakni Rp 500 miliar di tahun 2025 dan Rp 273 miliar di tahun 2026.

Kategori kedua berupa usulan anggaran baru sebesar Rp 776 miliar untuk sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan gedung parkir kawasan Pura Batur senilai Rp 250 miliar tahun 2026. Fasilitas ini dirancang untuk menampung kendaraan dari berbagai daerah seperti Buleleng, Denpasar, Badung, Klungkung, dan Gianyar guna mengurai kemacetan saat acara Ngusaba Purnama Kedasa setiap April.

Selain itu, pemerintah pusat juga menyetujui pembangunan underpass baru di Jimbaran, Badung, dengan anggaran Rp 354 miliar tahun 2026 untuk mengatasi kemacetan jalur wisata ke wilayah Badung Selatan. Proyek berikutnya adalah pembangunan jembatan baru yang menghubungkan Nusa Ceningan dengan Nusa Lembongan di Klungkung dengan anggaran Rp 112 miliar, guna memperlancar akses wisatawan menuju Nusa Penida dan kawasan sekitarnya. Tak ketinggalan, pembangunan Embung Tukad Unda di Klungkung juga mendapat alokasi Rp 60 miliar pada 2026 untuk memastikan pasokan air di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan rasa syukur dan harapannya atas dukungan pemerintah pusat.

“Astungkare, berkat restu alam, Bapak Menteri menyetujui semua usulan yang diajukan sebagai program prioritas Kementerian PU tahun 2026,” ujarnya.

Keputusan ini menjadi momentum penting bagi pembangunan Bali, tidak hanya sebagai penopang kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai langkah memperkuat daya tarik pariwisata dan ketahanan infrastruktur pulau dewata. Dengan realisasi proyek ini, Bali diharapkan mampu menghadapi tantangan pembangunan sekaligus menjaga harmoni antara alam, budaya, dan kesejahteraan warganya.

[ Editor : Sarjana ]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *