Denpasar, Balijani.id| Gubernur Bali I Wayan Koster bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali menerima pengelola aplikasi dan koordinator driver ojek online (OJOL) di kediaman Jaya Sabha, Sabtu (30/8/2025) malam pukul 23.30 WITA. Pertemuan dihadiri Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Danrem Wirasatya, Ka Binda Bali, Danlanal, dan Danlanud, berlangsung hangat pasca aksi demonstrasi yang digelar sebelumnya.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Koster menegaskan keseriusannya mendengar langsung aspirasi para pengemudi OJOL dan memberikan tanggapan positif secara sabar dan konstruktif. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran perwakilan OJOL dalam forum tersebut.
“Saya menghormati dan berterima kasih atas kesediaan rekan-rekan hadir. Saya memahami aksi solidaritas yang dilakukan terkait peristiwa di Jakarta yang menelan korban jiwa. Namun, saya mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib, tidak anarkis, dan tidak terprovokasi pihak-pihak yang ingin membuat Bali tidak aman,” tegas Gubernur Koster.
Dalam laporan yang diterima, sebagian peserta aksi yang bertindak anarkis diketahui bukan warga ber-KTP Bali, melainkan didatangkan dari luar daerah. Menanggapi hal ini, Gubernur Koster mengimbau agar semua pihak bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban mengingat Bali baru pulih dari dampak pandemi Covid-19.
“Bali adalah daerah pariwisata. Jika keamanan terganggu, perekonomian kita juga terdampak. Karena itu, saya meminta agar aksi demo tidak diulang kembali dan para driver OJOL yang terdaftar, sebanyak 12.000 orang, diinformasikan untuk mendukung terciptanya situasi yang kondusif,” tambahnya.
Para koordinator driver OJOL menyatakan sepakat menghentikan aksi unjuk rasa dan memilih kembali fokus mencari nafkah untuk keluarga mereka. Mereka juga menyampaikan terima kasih atas sikap humanis Gubernur Koster dalam menerima aspirasi secara terbuka.
Gubernur Koster kemudian meminta Kapolda Bali dan Pangdam Udayana mengambil tindakan tegas terhadap oknum perusuh yang merusak fasilitas negara maupun masyarakat, serta memproses hukum mereka yang terbukti melanggar aturan.
Forkopimda Bali secara bulat mendukung langkah pemerintah provinsi dalam menjaga keamanan dan kondusivitas daerah demi keberlangsungan pariwisata dan perekonomian Pulau Dewata.
[ Editor : Sarjana ]
