Bali, Balijani.id ~ Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bali Laskar Prabowo 08 resmi memulai aktivitas sosialnya setelah menerima Surat Tanda Lapor Perkumpulan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali. Seremonial penerimaan dilakukan langsung oleh Ketua DPD Bali Laskar Prabowo 08, Nengah Tamba, di Kantor Kesbangpol Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (18/7/2025).
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Gede Suralaga. Hadir mendampingi Nengah Tamba, di antaranya Dewan Penasehat Ida Bagus Putu Madeg, Wakil Ketua IV I Ketut Resmi Yasa, Sekretaris Carla Marlissa, I Gede Tejanegara, serta Bendahara Ida Bagus Made Wirya Dharma.
Dalam kesempatan itu, Nengah Tamba menegaskan komitmennya untuk menjadikan Laskar Prabowo 08 sebagai organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Mulai hari ini kita bisa melakukan aktivitas kegiatan sosial, kumpul-kumpul, dan memberikan manfaat dari organisasi ini kepada masyarakat. Jadi, mohon doa restunya,”
kata Nengah Tamba.
Ia juga menyatakan tekad untuk menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, agar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Bali.
“Hal itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bali,”
ujarnya.
Lebih jauh, Nengah Tamba menegaskan bahwa Laskar Prabowo 08 akan mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menjadi mitra strategis dalam pembangunan.
“Kami menjaga integritas, etika, dan moral serta kebijakan Laskar Prabowo 08. Diharapkan, kami mampu membangun sinergi yang kuat dengan masyarakat, pemerintah, maupun semua pihak terkait dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing untuk kepentingan Provinsi Bali maupun kepentingan nasional,”
tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nengah Tamba juga memaparkan program kerja DPD Bali Laskar Prabowo 08 yang menitikberatkan pada penyelesaian 13 problematika di Bali, antara lain over tourism, birokrasi, WNA ilegal, kriminalitas, ketersediaan air bersih, keseimbangan budaya dan modernisasi, pengelolaan sampah, pengalihan fungsi lahan, kemacetan lalu lintas, kesenjangan ekonomi, perdagangan manusia, pendidikan, dan masalah pertanian.
Untuk merealisasikan program tersebut, DPD Bali membentuk empat kelompok kerja (Pokja). Pokja 1 membidangi ekonomi kreatif, IT, humas, komunikasi, dan digital. Pokja 2 menangani pariwisata, investasi, hukum, perhubungan, lingkungan, dan UMKM. Pokja 3 fokus pada kehutanan, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, perumahan rakyat, infrastruktur, jasa, dan perdagangan. Sementara Pokja 4 membidangi pendidikan, adat dan budaya, kepemudaan, serta pemberdayaan perempuan, ibu, dan anak.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Gede Suralaga, menegaskan bahwa Surat Tanda Lapor yang diterima DPD Bali Laskar Prabowo 08 hanya bersifat sebagai bukti pelaporan, bukan dasar penetapan status terdaftar ormas.
Menurutnya, bukti pelaporan tersebut berlaku selama satu tahun dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila organisasi terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.
“Kami mengucapkan selamat bertugas kepada Ketua DPD Bali Laskar Prabowo 08, Nengah Tamba, beserta seluruh jajaran pengurusnya. Hal itu dilakukan demi mengabdi untuk kemakmuran Bali dalam arti luas, terima kasih,”
tutupnya.
Baca juga informasi ormas lainnya di kemendagri.go.id dan berita perkembangan organisasi kemasyarakatan di polri.go.id.
