Denpasar, Balijani.id | Puncak peringatan Bulan Bung Karno VII Tahun 2025 di Bali berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme. Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya memahami nilai-nilai perjuangan dan gagasan besar Bung Karno sebagai milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu kelompok atau partai politik semata.
Saat menutup rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Minggu (29/6), Gubernur Koster mengingatkan masyarakat untuk senantiasa meneladani ajaran dan prinsip kebangsaan yang diwariskan oleh Proklamator RI tersebut.
“Jadi Bung Karno yang harus kita pahami adalah bukan milik PDI Perjuangan tetapi milik Bangsa Indonesia,”
tegas Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.
Koster menekankan pentingnya prinsip Trisakti sebagai arah pembangunan nasional yang kokoh dan berkelanjutan. Tiga pilar utama yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dinilai tetap relevan dan menjadi fondasi utama dalam membangun bangsa.
“Seperti prinsip Trisakti Bung Karno. Berdaulat secara politik, Berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tiga landasan ini merupakan prinsip dasar bangsa yang selamanya akan diperlukan oleh Bangsa Indonesia,”
jelasnya.
Tak lupa, ia mengingatkan masyarakat Bali agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang kini dinikmati merupakan buah dari pengorbanan para pendiri bangsa.
“JAS MERAH. Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah,”
serunya penuh semangat.
Apresiasi juga diberikan Koster kepada Pemerintah Provinsi Bali atas konsistensinya menyelenggarakan Bulan Bung Karno setiap tahun berdasarkan Pergub Bali Nomor 19 Tahun 2019. Ia mendorong agar ke depan, pelaksanaannya semakin hidup dan bervariasi dalam bentuk perlombaan maupun kegiatan yang melibatkan lebih banyak elemen masyarakat.
Bulan Bung Karno kali ini diramaikan dengan berbagai lomba seperti Musikalisasi Puisi Bung Karno, Film Pendek bertema ekonomi berdikari, serta Film Dokumenter tentang ketahanan budaya Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga meluruskan berbagai isu yang beredar di masyarakat, termasuk isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan over tourism. Ia menegaskan bahwa PHK yang terjadi di beberapa sektor tidak ada kaitannya langsung dengan penurunan jumlah wisatawan.
“Tapi PHK ada namun bukan berkaitan dengan pariwisata, seperti PHK oleh perusahaan Coca-Cola di Mengwi. Itu karena jenis usahanya memang sudah tidak diperlukan, jadi ditutup,”
ujar Koster.
Sementara terkait isu over tourism, ia menegaskan bahwa saat ini Bali belum masuk kategori tersebut. Yang menjadi masalah, menurutnya, adalah perilaku segelintir wisatawan asing yang tidak disiplin.
“Kalau nakal deportasi, kalau bermasalah hukum ya diproses,”
tegasnya, seraya menjelaskan telah berkoordinasi dengan Kapolda Bali dan pihak Imigrasi untuk menindak tegas wisatawan yang melanggar aturan.
Penutupan Bulan Bung Karno 2025 ini menjadi momen reflektif sekaligus momentum meneguhkan kembali semangat kebangsaan di tengah dinamika zaman. Dengan meneladani ajaran Bung Karno, Koster berharap generasi muda terus tumbuh sebagai pewaris ideologi bangsa yang kuat dan berkarakter.
Reporter: Sarjana
Editor: Sarjana
