Denpasar, Balijani.id | Pernyataan seorang Perbekel di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan, yang diduga menyudutkan Partai Gerindra dan mengaitkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan afiliasi partai politik, memicu reaksi keras dari Fraksi Partai Gerindra – PSI DPRD Provinsi Bali, Sabtu (7/6/2025).
Ketua Fraksi Gerindra, Gede Harja Astawa, S.H., M.H. menyatakan sikap tegas terhadap pernyataan tersebut karena dinilai mencederai semangat demokrasi dan netralitas seorang kepala desa.
Dalam video pernyataan resminya yang dipublikasikan akun resmi TikTok @balijanii, Harja Astawa menyampaikan kekecewaannya terhadap oknum perbekel yang secara terbuka menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan berasal dari anggota DPR RI dapil Bali, dan menyebut pihaknya tidak akan menandatangani bantuan serupa dalam empat tahun ke depan yang melalui Partai Gerindra.
“Saya sangat menyayangkan. Ini tidak memberikan pendidikan politik yang cerdas, dan tidak bisa merangkul seluruh potensi desa untuk kemajuan warganya,”
tegas Harja.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa bansos bersumber dari keuangan negara, bukan dari kantong pribadi tokoh partai manapun.
“Ketika bantuan pemerintah ditolak karena alasan partai, itu artinya pembangkangan terhadap kebijakan negara,”
ujarnya. Mari kita fokus membangun, jangan bawa warna, kita ini satu untuk Bali.
Harja juga menekankan pentingnya menjaga soliditas antar elemen partai dan lembaga legislatif di Bali, apalagi menurutnya komunikasi politik di tingkat elite sejauh ini sudah cukup baik.
“Kami ingin kepala desa tidak mengulang statement yang bisa memecah belah. Kita ini bersaudara, Wasudewa Kutumbakam,”
tambahnya, merujuk pada prinsip kehidupan bersama yang harmonis dalam tradisi Bali.
Video tersebut menuai beragam komentar dari warganet. Beberapa mengungkapkan kemarahan dan meminta agar kepala desa tersebut diaudit atau bahkan diberhentikan dari jabatannya. Tidak sedikit pula yang menyayangkan adanya sikap diskriminatif dalam pelayanan publik hanya karena perbedaan pilihan politik.
Komentar seperti “Perbekel kok ikut-ikutan politik, ini uang rakyat bukan uang partai”, hingga “Ini sudah melanggar UU Desa, harus diproses” banyak cuitan warganet di kolom komentar unggahan akun TikTok @balijanii itu.
Sebagian besar netizen mendukung sikap tegas Fraksi Gerindra dan menyebut pernyataan perbekel tersebut sebagai bentuk arogansi politik di tingkat desa yang tidak pantas ditiru.
Harja Astawa menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk menanggalkan warna politik demi kemajuan Bali.
“Mari kita fokus membangun, jangan bawa warna, kita ini satu untuk Bali”
tandasnya.
Editor: Sarjana
