Denpasar, Balijani.id ~ Tak banyak pemimpin daerah yang berani bicara blak-blakan di hadapan pusat demi membela kepentingan masyarakatnya. Tapi Gubernur Bali, Wayan Koster, kembali tampil beda.
Dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Bali, Rabu (28/5), Koster melontarkan kritik tajam dan tuntutan konkret, Bali telah memberikan sumbangan luar biasa bagi devisa negara, namun tak mendapat perlakuan istimewa yang sepadan.
“Kalau 44 persen devisa negara berasal dari sektor pariwisata, dan Bali adalah penyumbang terbesarnya, harusnya ada keberpihakan. Jangan cuma nikmati keuntungannya, tapi bebannya kami tanggung sendiri,” tegas Koster.
Untuk diketahui, Bali sendiri telah menyumbang devisa sebesar Rp107 triliun atau 44 persen dari total devisa pariwisata nasional yang mencapai Rp243 triliun hingga November 2024. Angka ini bukan main-main, dan menjadikan Bali sebagai tulang punggung utama sektor pariwisata nasional.
Koster mengusulkan skema insentif daerah khusus pariwisata, yang dapat disalurkan melalui pola Dana Insentif Daerah (DID) seperti yang selama ini dijalankan dalam mekanisme Badan Anggaran DPR.
Ia menekankan bahwa Bali, Yogyakarta, NTB, dan Batam layak mendapat perlakuan fiskal khusus karena infrastruktur di daerah-daerah ini menopang kepentingan ekonomi nasional.
“Kalau infrastruktur dasar dan transportasi publik di daerah wisata tidak ditangani serius, maka cepat atau lambat sektor ini akan ambruk. Ini bukan sekadar soal jalan, ini menyangkut denyut ekonomi negara,” ujar Koster.
Meski agenda utama Komisi II DPR RI adalah pengawasan BUMD, BLUD, serta evaluasi reforma agraria dan tata ruang, Koster memanfaatkan momentum tersebut untuk menggugah kesadaran kolektif pusat soal ketimpangan fiskal yang dialami Bali.
Baginya, kemajuan Bali bukan hanya soal kepentingan daerah, tetapi menyangkut kelangsungan arus devisa nasional. Ia pun mendesak agar pemerintah pusat tidak hanya bersikap reaktif terhadap pariwisata, tetapi mulai menyusun regulasi khusus dan insentif proporsional untuk menjamin keberlanjutan.
“Kalau pusat serius ingin pariwisata berkelanjutan, maka bentuklah regulasi khusus. Jangan terus biarkan Bali menghadapi lonjakan turis sendirian tanpa dukungan nyata,” tandas Koster.
Pernyataan ini menandai langkah ekspansi politik Wayan Koster yang kian tajam dan bernyali. Ia tak hanya bicara sebagai kepala daerah, tapi tampil sebagai juru runding Bali dalam menagih hak atas kontribusi strategisnya bagi Indonesia.
[ Editor : Sarjana ]
Referensi:
– Data Devisa Pariwisata Nasional – Kemenparekraf
– Komisi II DPR RI – Situs Resmi
