Denpasar, Balijani.id ~ Di tengah sorotan soal ketimpangan pembagian hasil keuangan antara pusat dan daerah, Gubernur Bali Wayan Koster melontarkan pernyataan tajam saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Rabu (28/5/2025). Ia meminta agar pemerintah pusat tidak hanya memberi perhatian pada daerah penghasil tambang, tetapi juga memberi insentif khusus kepada daerah penghasil devisa dari sektor pariwisata seperti Bali.
Menurut Koster, pariwisata merupakan bentuk ekonomi berkelanjutan yang tak hanya ramah lingkungan, tapi juga menyumbang devisa dalam jumlah sangat besar. Sayangnya, sampai saat ini, skema hubungan keuangan antara pusat dan daerah masih berat sebelah.
“Agar ada keberpihakan pemerintah (pusat) dalam pengembangan infrastruktur dan transportasi dalam rangka mendukung kepariwisataan. Sebaiknya tidak bagi hasil konsepnya. Tapi skema dana insentif pembangunan infrastruktur pariwisata. Meliputi infrastruktur dan transportasi,” ungkap Gubernur Koster.
Ia menyoroti bahwa Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah selama ini lebih berpihak pada daerah penghasil sumber daya alam seperti batu bara, tembaga, dan emas. Padahal, kata Koster, pariwisata Bali memberi kontribusi besar bagi devisa nasional tanpa merusak alam.
“Pariwisata tidak seperti tambang yang habis dikeruk. Pariwisata adalah ekonomi yang hidup terus dan memberi manfaat jangka panjang,” tegasnya.
Koster mengungkapkan bahwa sampai November 2024, sektor pariwisata Bali menghasilkan devisa senilai Rp107 triliun, atau sekitar 44 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp243 triliun. Angka ini setara dengan 44 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
Dengan kontribusi sebesar itu, Koster menegaskan sudah selayaknya Bali mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam bentuk dana insentif, bukan sekadar dana alokasi umum yang bersifat rutin.
Ia juga menyampaikan harapan agar DPR RI dapat memperjuangkan skema baru ini dalam rapat kerja bersama kementerian terkait. Menurutnya, meskipun Bali memiliki infrastruktur yang relatif lebih baik dibanding daerah lain di Indonesia, masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk menyaingi destinasi internasional seperti Thailand dan Malaysia.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyatakan pihaknya akan mencatat dan membahas lebih lanjut aspirasi tersebut di tingkat pusat.
“Ini akan menjadi catatan kami yang perlu kita bicarakan di tingkat pusat, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rapat kerja,” ujar Aria Bima.
[ Reporter : Sarjana ]
