Klungkung, Balijani.id ~ Di tengah upaya keras meraih predikat bergengsi Swasti Saba Wiwerda dalam ajang Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tahun 2025, Kabupaten Klungkung dihadapkan pada satu tantangan serius: masih ada satu desa yang belum bebas dari perilaku buang air besar (BAB) sembarangan.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Pembinaan Program KKS yang digelar di Ruang Rapat BPKPD Kabupaten Klungkung, Kamis (15/3/2025). Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, tim pembina KKS, dan instansi terkait yang tergabung dalam Forum Kabupaten Kota Sehat.
Program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) sendiri merupakan inisiatif nasional kolaboratif antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri yang telah berjalan sejak tahun 2005. Tujuannya: mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni seluruh masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana hadir mewakili Bupati I Nyoman Satria dan menyampaikan pesan penting mengenai semangat kolaborasi sebagai kunci utama keberhasilan KKS.
“Kunci keberhasilan penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat terletak pada dukungan pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor untuk memenuhi setiap indikator di sektor masing-masing,” tegasnya membacakan sambutan Bupati.
Dengan mengusung visi dan misi Nangun Sad Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, Klungkung terus melangkah menuju status “Kabupaten Sehat” dalam kerangka Bali Era Baru Klungkung Mahottama.
Bupati Satria pun mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk bergerak cepat menyelaraskan program kerja agar target bisa tercapai.
“Mari seluruh OPD se-Kabupaten Klungkung mewujudkan Kabupaten Klungkung Sehat,” seru Bupati dalam pesan ya
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Klungkung, drg. I ng disampaikan Sekda Lesmana.Gusti Ayu Ratna Dwijawati, yang juga menjadi pelaksana tim pembina Kabupaten Sehat, menjelaskan bahwa penilaian KKS hanya dilakukan dua tahun sekali pada tahun ganjil. Untuk 2025, Klungkung menargetkan penghargaan Swasti Saba Wiwerda.
“Untuk tahun 2025 Kabupaten Klungkung menargetkan memperoleh penghargaan Swasti Saba Wiwerda,” ungkapnya optimis.
Namun, dari 59 desa/kelurahan yang ada, baru 58 yang dinyatakan Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan. Artinya, satu desa masih menjadi “PR besar” bagi pemerintah menjelang verifikasi akhir yang dijadwalkan paling lambat 24 Mei 2025.
Hal ini juga menjadi perhatian serius dari pihak provinsi. Plt. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. Putu Astri Dewi Miranti, M.PH., mengingatkan bahwa untuk bisa meraih Swasti Saba Wiwerda, Klungkung harus memenuhi sejumlah indikator, termasuk capaian ODF minimal 90%, serta skor nilai dari sembilan tatanan KKS.
“Data yang menjadi syarat untuk memperoleh penghargaan Swasti Saba Wiwerda harus terkumpul paling lambat 24 Mei 2025, sehingga self assessment dapat dilaksanakan hingga akhir Mei,” tegasnya.
Adapun sembilan tatanan yang dinilai dalam KKS mencakup: kehidupan masyarakat mandiri; pemukiman dan fasilitas umum; satuan pendidikan; pasar; perkantoran dan perindustrian; pariwisata; transportasi dan ketertiban lalu lintas jalan; perlindungan sosial; serta penanggulangan bencana.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Ketua TP PKK Klungkung Ny. Eva Satria, Forum KKS Kabupaten Klungkung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan Klungkung yang benar-benar sehat dari tingkat akar rumput hingga kelembagaan. Sebagai informasi tambahan, Klungkung sebelumnya telah meraih penghargaan Swasti Saba Padapa (2017 & 2023) dan Swasti Saba Wiwerda (2019). Tahun ini, pencapaian Wiwerda kembali menjadi target utama dengan satu desa yang masih menjadi tantangan utama.
[ Reporter : Sarjana ]
