Denpasar, Balijani.id ~ Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali mengungkap sejumlah temuan terkait kelangkaan LPG yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Bali. Kepala Kejati Bali, Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H., menyatakan bahwa kelangkaan LPG bukan hanya terjadi di Bali, tetapi merupakan fenomena nasional yang dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan distribusi yang kurang tersosialisasi dengan baik.
“Ternyata kelangkaan LPG ini terjadi secara nasional, bukan hanya di Bali,” ujar Sumedana kepada wartawan, Minggu (09/02/2025)
Ia menjelaskan bahwa perubahan kebijakan distribusi LPG dari pengecer ke pangkalan tidak dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarana, sehingga masyarakat kesulitan mengakses LPG bersubsidi. Selain itu, ditemukan indikasi pengoplosan dan penimbunan stok LPG oleh pengecer yang khawatir terjadi kelangkaan berkepanjangan.
Kejati Bali merekomendasikan agar pemerintah mengubah mekanisme subsidi LPG dari bentuk barang menjadi bantuan uang tunai langsung kepada masyarakat.
“Dengan subsidi langsung, harga LPG di pasaran bisa lebih stabil dan tidak ada disparitas harga yang merugikan rakyat kecil,” tegas Sumedana.
Menanggapi temuan Kejati Bali, Ketua Lembaga Kajian Bali Santhi (LKBS) Jro Komang Sutrisna, dalam berbagai kasus kebijakan publik, menyoroti bahwa subsidi LPG telah lama disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan pribadi.
“Subsidi yang seharusnya untuk masyarakat miskin malah dimanfaatkan oleh distributor nakal dan oknum yang mengatur distribusi. Mereka meraup keuntungan besar dari selisih harga yang seharusnya diterima oleh rakyat kecil,” ungkap Jro Komang Sutrisna.
Menurutnya, ketika pemerintah memutuskan untuk mengalihkan subsidi LPG menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT), pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem subsidi barang merasa terancam. Mereka pun bergerak untuk menggagalkan kebijakan ini sejak awal.
“Mereka mulai mengacaukan data penerima BLT dengan memasukkan orang yang tidak berhak dan mengabaikan keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini mulai goyah,” jelasnya.
Selain itu, distribusi LPG nonsubsidi juga dimainkan dengan cara menimbun stok dan menaikkan harga secara drastis.
“Kelangkaan ini diciptakan untuk memicu protes dan menggiring opini bahwa BLT tidak efektif, sehingga subsidi barang harus dikembalikan. Padahal, BLT jauh lebih adil dan tepat sasaran,” tegasnya.
Jro Komang Sutrisna menekankan bahwa agar BLT sukses, pemerintah harus memperbaiki data penerima dan memastikan hanya mereka yang benar-benar berhak yang mendapatkan bantuan.
“Pencairan dana BLT harus dipermudah dengan sistem yang transparan dan efisien. Pengawasan harga dan distribusi LPG juga harus diperketat agar tidak ada permainan yang menciptakan kelangkaan buatan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya melawan hoaks yang disebarkan oleh kelompok yang ingin menggagalkan BLT.
“Pemerintah harus berani mengungkap praktek curang yang selama ini merugikan rakyat. Jika BLT berhasil, rakyat miskin yang akan diuntungkan. Jangan biarkan mereka yang menyalahgunakan sistem ini terus menang,” tutupnya.
[ Reporter : Sarjana ]
