Buleleng, Balijani.id ~ Acara penyampaian aspirasi atas keluhan para petani dan Ketua Majelis Alit Subak dan subak Abian di Kecamatan Seririt Buleleng dan Perbekel Se Kecamatan Seririt berlangsung lancar dan penuh solusi atas permasalahan yang dihadapi mulai dari alih fungsi lahan, sendimentasi irigasi hingga galian c tanpa izin.
Selaku Anggota DPRD Provinsi Bali, Dr. I Nyoman Sugawa Korry, SE, MM, Ak, Ca langsung memaparkan permasalahan yang dihadapi para petani dan pengurus klian subak, pada selasa (30/07/2024).
Acara yang menghadirkan Kadis Pertanian Buleleng, Dinas PUPR provinsi Bali, BWS Bali Penida, Camat Seririt, Kepala Desa Tegallenga, Majelis Alit Subak dan subak Abian Se Kecamatan seririt ini mendengar keluh kesah mereka yang selama ini mengelola subak.
Pada acara tersebut Kadis Pertanian Buleleng, I Gede Melandrat menyampaikan bahwa pertemuan dengan para klian subak yang menghadirkan wakil ketua dprd provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry dalam menyikapi keluhan masalah para kliam subak terkait irigasi tersier di kecamatan seririt mampu diselesaikan.
“Minimal kita bisa menyelesaikan masalah pada hari ini, dalam kerangka awal dan kerangka kerjanya dan ini disusun serra dibawa pulang ke denpasar untuk dilaporkan,” ucap Kadis Pertanian Melandrat.
Ia juga memaparkan bahwa luasan sawah di kabupaten Buleleng ini seluas 7348 Ha lebih, dan luas baku sawah di Kecamatan seririt diketahui seluas 1.306,81 Ha.
Sementara dari perwakilan BWS Bali Penida memaparkan, bahwa BI sabe di seririt merupakan salah satu DAS ( Daerah Aliran Sungai) kewenangan Bali Nida sesuai permen 14 Tahun 2015.
“Dimana tanggung jawab kami adalah dari bendung hingga aliran primer, dan tersier adalah tanggung jawab dari subak, beberapa program yang kami jalankan di tahun 2003 kita sudah menormalisasi bendung yang dihulu,” ucap Gede.
Program selanjutnya menurut BWS Bali Nida adalah p33i disubak kalisada dan subak pojok cukli berkerjasama dengan dinas pertanian dengan swadaya.
Selanjutnya merehabilitasi jalan akses di bendung dan rencana selanjutnya adalah menormalisasi dihulu tetapi karena subaknya masih menggunakan tanah maka jangka waktunya diundur.
Dan di tahun 2024 lanjutnya pihaknya juga mendapat informasi dari kepala balai bahwa ada WA Wakil Ketua pada hari kamis dan langsung ditelusuri dari hulu.
“Kami langsung ke lapangan bersama penjaga bendung bahwa di BS 5 itu, di hulu hingga ke hilir ada 10 km kondisi ini sejumlah 1,2 sampai 1,5 meter tinggu sehingga daerah hilir tidak bisa nanam,” ucap Gede.
Langkah selanjutnya pihaknya menurun alat untuk mengeruk hingga ke wilayah Banjarasem.
Langkah pihak BWS ungkapnya dilanjutnya dengan dana yang ada akan mengeruk sensimentasi hingga ke saluran primer dan skunder.
” Jika dana cukup kami akan meneruskan pengerukan jika tidak maka akan dilanjutkan
Tahun depan (2025) guna mengeruk yang 10 km tersebut,” inbuhnya.
Pihaknya berjanji akan rutin terus memprogram pengerukan karena sindimentasi lumayan di Saba sepanjang 10 km membutuhkan anggaran yang cukup, sebab keterbatasan anggaran yanh dikelola 10 bendung.
” semoga setelah ini selesai , kami harapkan para klian subak ikut menjaga saluran ini,” pungkas perwakilan BWS tersebut.
Sementara perwakilan Ketua Majelis Alit Subak dan subak Abian kecamatan Seririt Made Sudiasa menyampaikan adanya sendimentasi dan alih fungsi lahan.
” Kami kadang kewalahan didatangi investor pada saya bilang ini LSB, ini LP2B, tiba tiba dia bisa aspek dan saya kecolongan serta bapak sekarang sebagai wakil bicara pada BPN,” ucap klian subak.
Pihak klian subak adalah kadang Pihak BPN dan Notaris sering tidak melibatkan mereka dalam penentuan administrasi lahan.
Dan kepala desa Atau perbekel Banjar asem Made Sirsa juga menyampaikan rasa terima kasih atas usaha Wakil ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry yang sudah menyalurkan alat berat guna mengatasi sendimentasi disaluran irigasi para petani.
” selain itu juga kami mengeluhkan para petani yang melakukan sadap atau melubangi bendungan,” ucap perbekel.
Sementara dari Sugawa Korry menanggapi keluhan klian subak terkait cek dam yang jarang dilakukan.
“Mohon BWS dilaporkan pada pimpinan Karena ini menyangkut para petani dan pemerintah ada jalan untuk itu,” tegas Sugawa Korry
Ia juga mencontohkan bagaimana menangani banjir tinga tinga, membawa batu besar ia menyelesaikan masalah dengan kumpul bareng seperti sodetan yang berbelok dan itu yang terjadi.
“Saya lakukan seperti sekarang mengundang semua Provinsi, Kabupaten semua, ternyata masalahnya sederhana ternyata daerah harus menyiapkan 3 are untuk sodetan kemudian, anggaran dari atas hingga ke laut oleh provinsi, ini yang tidak pernah nyambung, akhirnya semua siap menyiapkan lahan, akhirnya 2013 terpasang tidak ada banjir,” contoh Sugawa Korry kepada peserta.
Hal ini dilakukan sama seperti pembangunan pasar seririt, SMK Negeri 1 Banjar di asah goblek pada tahun 2022 dilakukan koordinasi.
Terkait permasalahan seperti galian C misalnya menambang tanpa izin seharusnya tugasnya satpol pp yang tugasnya mengawasi dijalankan atau tidak dijalankan PERDA sesuai perintah pimpinan.
“Kalau galian C tanpa izin tanpa ditegur itu salahnya pak camat tidak menugaskan satpol PP nya untuk mengecek, tugas satpol PP mengawasi,” ucap Sugawa Korry
Ia juga menekankan fungsi satpol PP untuk mengawasi usaha tanpa izin tidak berIMB. Bahwa tugas satpol PP bukan hanya dikantor.
” mohon maaf ya ini untuk kita saling mengisi, jika kurang anggaran itu bisa dibicarakan, kenapa ada galian c berjalan tanpa izin karena tidak terkontrol padahal tugas satpol PP disiapkan untuk itu,” pungkas Wakil Ketua DPRD provinsi tersebut.
[ Reporter : Sarjana ]
