Makassar, Balijani.id ~ Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Polda Sulselbar) menyiapkan sebanyak 7.000 personil polisi untuk mengamankan proses Pemilihan Umum tahun 2024.
Hal itu diungkapkan Kapolda Sulselbar, Irjen Setyo Boedi Moempoeni ketika memberikan sambutannya dalam acara Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan, di halaman upacara Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Batua, Makassar, Senin (23/10/2023).
Dikatakannya, total kekuatan personil yang dikerahkan untuk pengamanan pemilu di provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 12.867 personel, yang merupakan gabungan dari TNI-Polri.
“Mereka akan dikerahkan untuk mengamankan Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka akan disebar di seluruh tempat pemungutan suara (TPS).Khusus untuk Polda Sulawesi Selatan, ini kurang lebih ada 7.000 terlibat, dari Polresta Makassar dan Polres-polres di kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.” Jelas Kapolda.
Personil pengamanan pemilu itu terhitung mulai bekerja setelah ditetapkan melalui apel Operasi Mantap Brata di Lapangan Karebosi Makassar, Selasa (17/10/2023)lalu.
Boedi mengatakan personel tersebut akan dibagi dalam beberapa satuan tugas (Satgas), dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya saat Pemilu 2024 berlangsung.
Di antara satgas-satgas yang dimaksud itu adalah satgas preventif, satgas represif, satgas rentif, kemudian satgas bimas, dan satgas humas.
Adapun pelaksanaan pelatihan pengamanan dalam menghadapi kegiatan seperti pilpres atau pemilu itu, sudah laksanakan berulang kali, baik di KPU, kemudian kota, dan TFG.
Pelatihan itu dilakukan untuk mempersiapkan masing-masing personel, agar mereka betul-betul mengerti dan menguasai tugas dan tanggung jawabnya sebagai satuan pengamanan pemilu.
Untuk diketahui, julah TPS dalam pilpres 2024 untuk provinsi Sulawesi Selatan, tercatat ada sebanyak 26.357 TPS di seluruh wilayah Kabupaten kota se-Sulsel.
Meskipun Sulawesi Selatan tidak termasuk ke dalam lima daerah yang rawan terjadi kekacauan pemilu, namun Irjen Boedi menegaskan pihaknya akan tetap berupaya melakukan kesiapsiagaan. Untuk itu Polda Sulsel saat ini tetap membuat pemetaan wilayah yang berpotensi bisa saja terjadi kekacauan saat Pemilu.
“Kita tidak termasuk (lima provinsi rawan). Tapi kita tetap memetakan, mengantisipasi, dengan berbagai macam polisistem untuk menyejukkan suasana, baik itu penanganan masalah, penjagaan masalah, terkait dengan penjagaan kriminal jalanan, kemudian pendekatan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk masing-masing bisa menciptakan situasi yang kondusif,” tegasnya.
[ BJ/Daeng Khairi ]
