Surabaya, Balijani.id ~ Jelang pelaksanaan program kerja tahun 2023, Wali kota Surabaya Eri Cahyadi meminta kepada seluruh jajarannya mulai dari kepala perangkat daerah, camat dan lurah untuk menyiapkan rencana manajemen risiko. Perencanaan itu diharapkan sebelum mulai menjalankan program pada tahun anggaran 2023
Eri menegaskan, bahwa seorang pemimpin atau leader harus tahu terhadap manajemen risiko dari sebuah kegiatan yang akan dijalankan. Menurutnya, manajemen risiko ini harus dilakukan dan dipetakan sejak awal perencanaan sebelum anggaran dijalankan.
“Contohnya seperti akan memasang u-ditch saluran di kampung, itu juga harus dihitung manajemen risikonya. Misal ketika sudah digali tiba-tiba u-ditch habis, tiba-tiba u-ditch tidak terkirim, terus bagaimana? Inilah yang harus dihitung betul manajemen risikonya seperti apa,” kata Eri dalam sosialisasi pelaksanaan manajemen risiko di Graha Sawunggaling, Senin (28/11).
Sama halnya dalam penyelesaian stunting, wali kota yang lekat disapa Cak Eri itu menyebutkan, harus ada yang memastikan bayi tersebut mendapatkan bantuan makanan dengan asupan protein bergizi. Nah, ketika usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menyiapkan makanan, maka harus dapat dipastikan jika masakannya mengandung protein bergizi.
“Kalau ini ternyata gagal, setelah dikasih makan, setelah dikasih susu tidak ada perubahan, ini yang salah yang mana? Apa cara pemberian makanan atau cara masaknya. Nah, ini harus ada manajemen risikonya yang dibuat oleh masing-masing leader,” ujar Cak Eri mencontohkan.
Apalagi, pada tahun 2023, anggaran pemkot sebesar Rp 3 triliun digunakan untuk pemberdayaan UMKM, maka Cak Eri meminta agar manajemen risikonya harus jelas dan pasti. Oleh sebabnya, melalui kegiatan sosialisasi ini, ia meminta kepala OPD, camat dan lurah agar mempelajari manajemen risiko dengan jelas.
“Sehingga teman-teman gunakan sebesar-besarnya peluang ini, pelajari manajemen risiko untuk bertanya langsung kepada ahlinya,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Di lain hal, Cak Eri juga berharap kepada jajarannya agar pada saat menjalankan program dan kegiatan tahun 2023, tidak segan untuk meminta pendampingan Inspektorat Surabaya. Termasuk juga meminta pendampingan BPKP bagi perangkat daerah yang memiliki risiko berat.
“Sehingga sebelum ada kejadian, kita sudah melakukan antisipasi. Dengan demikian maka ketika ada permasalahan-permasalahan dapat kita lewati dan menjadikan pemkot lebih baik dalam menjalankan program untuk umat di seluruh kota Surabaya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Surabaya, Ikhsan dalam laporannya menjelaskan, sosialisasi pelaksanaan manajemen risiko ini dalam rangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP). Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 serta pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Kota Surabaya untuk kegiatan tahun anggaran 2023.
“Diharapkan setelah mengikuti acara sosialisasi ini seluruh perangkat daerah akan memahami bagaimana penilaian risiko terhadap kegiatan-kegiatan yang ditangani oleh masing-masing perangkat daerah,” kata Ikhsan.
Termasuk pula, Ikhsan menyebut, bagaimana juga perangkat daerah dapat melakukan mitigasi dan pengurangan risiko dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023
[ BJ/Redho ]
