Buleleng, Balijani.id — Bentuk upaya mengendalikan penyebaran kasus Covid-19, di Buleleng yang menunjukkan laju peningkatan. Oleh karenanya Satgas Covid-19 bersama Forkopimda, Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, SKPD terkait dan para camat menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Kantor Bupati Buleleng, Jumat,(4/2).
Sekda Buleleng Gede Suyasa yang juga selaku Sekretaris Satgas Covid-19 Buleleng menerangkan bahwa selama ini perayaan pawai ogoh-ogoh diberi kesempatan untuk dilaksanakan sesuai dengan surat edaran Gubernur Bali dan surat dari MDA Kabupaten Buleleng, namun dalam edaran tersebut pada point 2, pada edaran Itu menyebutkan bahwa pawai ogoh ogoh boleh digelar asalkan kasus Covid-19 di Bali melandai dan stabil boleh dilaksanakan.
“Melihat perkembangan kasus saat ini yang terus meningkat, hal ini agar lebih awal diantisipasi dan tidak terlanjur dalam pembuatan ogoh-ogoh sehingga tidak terjadi kerugian, kami Satgas Covid-19 Buleleng melalui MDA meminta untuk menunda pembuatan ogoh-ogoh tersebut,” Terang sekda Suyasa.
Selain penundaan ogoh-ogoh, Sekda Suyasa menegaskan adanya penundaan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) disatuan pendidikan.
Putusan itu mengacu pada edaran Mendikbudristek RI No. 2 Tahun 2022, diskresi keputusan bersama 4 Menteri dan arahan Pemprov. Bali untuk mencegah meluasnya penularan Covid-19 di tingkat satuan pendidikan Buleleng agar dilaksanakan kembali pembelajaran dalam jaringan (daring).
Sekda Suyasa selaku sekretaris satgas Covid 19 menjelaskan akan menambah tempat isoter di tingkat kabupaten dan mendorong isoter desa untuk antisipasi lonjakan kasus yang membuat isoter kabupaten penuh.
“Kami telah berkoordinasi dengan Undiksa untuk sekiranya diberikan bantuan penggunaan gedung B Asrama Undiksha dan juga kami akan bersurat dengan Disdik Pemprov. Bali untuk meminjam mess SMK-SMA Bali Mandara guna menambah kapasitas isoter,”imbuhnya.
Dalam penyampaiannya seusai acara Penyarikan MDA Kabupaten Buleleng Nyoman Westa mengatakan akan menindaklanjuti hasil koordinasi terkait ogoh-ogoh dengan bersurat ke MDA kecamatan hingga Desa Adat
“Penundaan ini lebih awal kami sampaikan agar tidak ada kekecewaan oleh masyarakat. Ini juga merupakan kewajiban dan peran kami mengikuti arahan pemerintah dalam menjaga keselamatan krama desa adat,” Jelasnya. (007/Red)
